Aksi di KPK, Said Didu: Hentikan Manuver Dinasti Politik Jokowi!

PARADAPOS.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN sekaligus aktivis, Said Didu punya ambisi besar.

Ambisi ini terkait menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo.

Lewat cuitan di akuh media sosial X pribadinya, Said Didu ingin menghentinkan dinasti politik yang dilakukan Jokowi.

“Saatnya hentikan manuver liar dinasti Jokowi,” tulisnya dikutip Jumat (3/10/2025).

Ia juga berpesan untuk selamatkan Indonesia dari Jokowi karena manuver atau pergerakan yang coba dilakukan.

Manuver dinasti yang disebut dilakukan oleh Jokowi ini dengan tegas dikatakannya dengan dasar kebohongan, kelicikan dan keculasan.

“Selamatkan NKRI dari Jokowi. Manuver liar Dinasti Jokowi yang didasari kebohongan, kelicikan dan keculasan,” jelasnya.

Dan upaya-upaya yang dilakukan tentunya tidak sendiri, karena Jokowi disebut mendapatkan beberapa pihak yang memberinya dukungan.

“Yang didukung geng Solo, Oligarki, dan Parcok, harus dihentikan!!,” terangnya.

👇👇

SAATNYA HENTIKAN MANUVER LIAR DINASTI JOKOWI https://t.co/wkn5NifeLs lewat @YouTubehttps://t.co/p245SPK42G

Selamatkan NKRI dari Jokowi.
Manuver liar Dinasti Jokowi yg didasari kebohongan, kelicikan dan keculasan yg didukung geng Solo, Oligarki, dan Parcok, harus DIHENTIKAN !!

— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) October 2, 2025

Sebelumnya, ratusan massa melakukan aksi di depan Gedung KPK. Mereka membawa tuntutan pokok yakni tangkap dan adili Jokowi.

Rocky Gerung Soal Ratusan Massa Aksi di Depan KPK Tuntut Jokowi Ditangkap dan Diadili: Harus Segera Ada Proses!

Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK menuntut agar Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditangkap dan diadili. 

Hal ini berkaitan dengan ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Juga pemakzulan Gibran. 

Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut isi ini akan terus hidup sampai 2029. 

Setelah Agustus, para demonstran atau penuntut aspirasi publik akan kembali ke koridor-koridor publik, terutama di KPK. 

Menurutnya, mobil yang diparkir di KPK bertuliskan adili Jokowi merupakan salah satu hak rakyat untuk diungkapkan yang menjadi ganjalan dalam berdemokrasi. 

“Itu artinya harus segera ada proses, entah itu di DPR, meja pengadilan. Tapi sekali lagi, bayangan isu ini akan selalu ada, dan akan mengganggu konsentrasi pemerintah. Karena itu pak Jokowi dan Gibran sudah menjadi kegelisahan dari mereka yang melihat politik itu dibersihkan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi,” tuturnya. 

Lebih lanjut kata Rocky, publik harus berhati-hati melihat bahwa negeri ini sedang dituntun untuk melakukan pemurnian habis-habisan. 

“Selama isu itu berada dalam pembicaraan publik maka orasi-orasi mahasiswa untuk meminta percepatan atau perhatian publik, atau KPK terhadap keluarga Jokowi itu akan terus ada,” jelasnya. 

Sebelumnya, massa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar aksi Tangkap dan Adili Jokowi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (2/10/2025).

Hadir juga mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara.

Lalu Kolonel (Purn) Sugeng Waras, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Beathor Suryadi, dan Irjen (Purn) Napoleon Bonaparte.

Sumber: Fajar