Ibu Negara Irak Tolak Upaya AS-Israel Libatkan Kurdi dalam Konflik dengan Iran

PARADAPOS.COM - Ibu Negara Irak, Shanaz Ibrahim Ahmed, secara tegas menolak upaya Amerika Serikat dan Israel untuk melibatkan komunitas Kurdi dalam konflik mereka melawan Iran. Pernyataan kerasnya yang disampaikan melalui media sosial pada Kamis (5/3/2026) ini berangkat dari memori kolektif yang pahit, di mana suku Kurdi kerap dijadikan alat perang oleh kekuatan asing hanya untuk kemudian ditinggalkan begitu kepentingan mereka berubah.

Peringatan Keras dari Ibu Negara

Sebagai istri Presiden Irak Abdul Latif Jamal Rashid dan tokoh penting Partai Patriotik Kurdi (PUK), Shanaz menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa masyarakat Kurdi di Irak kini menikmati kehidupan yang stabil dan damai, suatu kondisi yang tidak ingin dikorbankan untuk kepentingan perang pihak lain.

“Biarkan Kurdi sendiri. Kami bukan tentara bayaran,” tegas Shanaz dalam pernyataan tertulisnya.

Luka Sejarah yang Belum Sembuh

Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Shanaz dengan gambar mengingatkan kembali pada peristiwa tahun 1991, ketika AS mendorong pemberontakan Kurdi melawan rezim Saddam Hussein. Saat itu, janji dukungan berubah menjadi pengabaian, yang berujung pada represi brutal oleh pemerintah Irak.

“Tetapi lalu kami ditinggalkan ketika prioritas berubah,” kenangnya. “Tidak ada yang membela kami ketika rezim (Saddam Hussein) mengerahkan helikopter tempur dan tank untuk menumpas kami.”

Trauma sejarah yang disebut ‘Raparin’ itu, tutur Shanaz, masih terukir kuat dalam ingatan kolektif masyarakat Kurdi. “Dan kami tidak melupakan apa yang telah diajarkannya kepada kami,” ujarnya.

Pola yang Berulang di Suriah

Ia juga menyoroti pola serupa yang dialami oleh Kurdi di Rojava, Suriah timur laut. Di sana, mereka berada di garis depan melawan rezim Assad dan kelompok seperti ISIS, dengan beragam janji dukungan internasional. Namun, setelah pertempuran mereda, janji-janji itu banyak yang tak kunjung terwujud.

“Setelah semua janji yang dibuat, setelah Kurdi Suriah berdiri di garis paling depan perang melawan, kita menyaksikan sendiri bagaimana mereka (Kurdi Suriah) diperlakukan,” lanjut Shanaz dengan nada kecewa.

Penolakan untuk Menjadi Pion Lagi

Berdasarkan pengalaman pahit itulah, Shanaz menyatakan bahwa masyarakat Kurdi Irak kini sangat sulit, bahkan mustahil, untuk menerima peran sebagai pion yang dimanfaatkan kembali oleh negara-negara adidaya. Perdamaian dan martabat yang telah diraih dengan susah payah adalah hal yang terlalu berharga untuk dipertaruhkan.

“Pengalaman itu masih ada. Janji-janji kosong itu masih ada,” katanya. “Karena alasan itu, saya memohon kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik dan peperangan ini. Biarkan Kurdi hidup dalam ketenangan. Kami orang-orang Kurdi bukan tentara bayaran.”

Latar Belakang Rencana AS

Pernyataan terbuka Shanaz ini muncul di tengah spekulasi mengenai rencana AS di bawah Presiden Donald Trump. Diketahui, Trump dikabarkan kesulitan mendapatkan persetujuan Kongres untuk pengerahan pasukan AS secara besar-besaran ke Iran. Sebagai alternatif, dilaporkan muncul proposal melalui CIA untuk mendanai dan mempersenjatai kelompok-kelompok Kurdi di perbatasan Irak-Iran, khususnya yang terkait dengan Masoud Barzani dan Bafel Talabani, agar mereka bergerak masuk ke wilayah Iran.

Misi yang diusung disebut-sebut adalah mendukung upaya penggulingan pemerintahan Teheran. Kabar rencana ini telah memicu respons militer Iran, dengan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dilaporkan mulai melakukan serangan di wilayah-wilayah Kurdi di perbatasan. Pernyataan Ibu Negara Shanaz dengan jelas mencerminkan keengganan komunitas Kurdi untuk terjerumus kembali ke dalam kancah konflik yang berpotensi menghancurkan stabilitas yang baru mereka raih.