Uji Materi UU Pemilu: Proses Autentikasi Ijazah Capres-Cawapres Diperkarakan di MK

PARADAPOS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil. Kali ini, yang diajukan adalah Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023. Permohonan ini diajukan oleh Bonatua Silalahi.

7 Poin Petitum Permohonan Bonatua Silalahi

Dalam sidang yang digelar pada Selasa (2/12/2025), pengacara Bonatua, Ghafur Sangadji, membacakan tujuh poin petitum permohonan. Inti dari permohonan ini adalah meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat terkait verifikasi ijazah calon presiden dan wakil presiden.

Berikut adalah poin-poin krusial dalam petitum tersebut:

1. Autentikasi Faktual oleh KPU dan ANRI

Pemohon meminta agar ijazah atau dokumen pendidikan capres-cawapres wajib diverifikasi keasliannya melalui proses autentikasi faktual oleh KPU selaku pencipta arsip berdasarkan UU Kearsipan dan/atau oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Proses ini harus mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 1 Tahun 2023.

2. Dokumen Hasil Autentikasi sebagai Arsip Negara

Hasil autentikasi tersebut wajib didokumentasikan sebagai arsip autentik negara, memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam proses pencalonan.

3. Penyesuaian Proses oleh KPU dan Lembaga Terkait

Petitum juga memerintahkan KPU untuk menyesuaikan proses verifikasi administrasi pencalonan, serta memerintahkan ANRI dan lembaga kearsipan daerah untuk melaksanakan kewenangan autentikasi sesuai UU yang berlaku.

4. Perintah kepada Presiden dan DPR

MK juga diminta memerintahkan Presiden dan DPR untuk melakukan penyesuaian ketentuan dalam UU Pemilu agar selaras dengan putusan MK nantinya.

Tanggapan dan Proses Selanjutnya di MK

Majelis hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra menerima permohonan perbaikan yang diajukan tim pemohon, meski dengan beberapa catatan. Saldi Isra menegaskan bahwa permohonan ini akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim.

"Nanti akan membahas permohonan ini, apakah permohonan ini akan diputus setelah adanya pleno atau akan diputus tanpa pleno. Mohon bersabar, apapun perkembangannya nanti akan disampaikan mahkamah," ujar Saldi Isra.

Putusan ini dinanti karena akan menentukan standar verifikasi kelengkapan administrasi, khususnya ijazah, bagi calon presiden dan wakil presiden di pemilu mendatang, guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.