Di Balik Perjanjian AS-Kongo 2025: Perdamaian atau Strategi Kuasai Mineral Dunia?
Pada 4 Desember 2025, Amerika Serikat memfasilitasi penandatanganan dua perjanjian bersejarah: perjanjian damai antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda, serta kemitraan strategis infrastruktur dan mineral antara AS dan Kongo. Secara permukaan, ini adalah langkah diplomasi mulia. Namun, analisis mendalam mengungkapkan kemungkinan strategi yang lebih kompleks untuk mengamankan kendali atas jalur pasokan mineral kritis global.
Paket Perjanjian: Perdamaian sebagai "Saklar" Investasi
Dengan menggabungkan perjanjian damai dan kerja sama sumber daya, AS menciptakan narasi sebab-akibat yang kuat: perdamaian menjadi prasyarat bagi investasi besar-besaran. Pernyataan pejabat Kongo yang menyebut investasi hanya akan berjalan jika Rwanda menghentikan dukungan kepada pemberontak, menguatkan tesis ini. Perdamaian menjadi alat negosiasi untuk membuka akses ke cadangan mineral yang sangat berharga di wilayah timur Kongo.
Infrastruktur untuk Ekspor: Rel Lobito dan Bendungan Inga
Klausul spesifik dalam kemitraan infrastruktur mengindikasikan pola klasik ekstraksi sumber daya:
- Perpanjangan Rel Lobito (USD 1.8 Miliar): Proyek ini difokuskan untuk memfasilitasi transportasi mineral dari pedalaman Kongo ke pelabuhan Atlantik, lebih melayani ekspor efisien ke pasar Barat daripada konektivitas internal nasional.
- Bendungan Inga Besar: Listrik yang dihasilkan diprioritaskan untuk mendukung operasi pertambangan dan pengolahan mineral intensif energi, bukan mengatasi kelangkaan listrik bagi masyarakat luas Kongo terlebih dahulu.
Pola investasi ini berisiko mengulangi model kolonial, di mana infrastruktur dibangun khusus untuk mendukung ekstraksi dan ekspor sumber daya, bukan membangun ekonomi domestik yang beragam dan mandiri.
Artikel Terkait
Ricuh di Keraton Solo: Protes GKR Rumbai Gagalkan Seremonial SK Fadli Zon ke Tedjowulan
Bocil Block Blast Viral: Ancaman Malware & Hukum yang Wajib Diwaspadai
Dokter Tifa Klaim 99,9% Ijazah Jokowi Palsu, Tuntut Transparansi 709 Dokumen
Noe Letto Dilantik Jadi Tenaga Ahli DPN, Sebut Pemerintah Pengkhianat Pancasila?