Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa langkah ini merupakan tamparan bagi upaya puluhan tahun membangun sistem global berdasarkan nilai universal dan kesetaraan antarnegara. Alih-alih memperbaiki sistem, Indonesia dinilai ikut merusak tatanan yang susah payah dibangun pasca Perang Dunia II.
Desakan untuk Transparansi dan Keterlibatan Palestina
Amnesty Internasional mendesak pemerintah Indonesia untuk terbuka menjelaskan alasan di balik keputusan kontroversial ini. Organisasi tersebut juga meminta Komisi I DPR RI untuk segera memanggil Menteri Luar Negeri guna meminta pertanggungjawaban.
Desakan lainnya adalah agar Indonesia memastikan segala upaya perdamaian, khususnya di Palestina, melibatkan rakyat Palestina. Usman menekankan bahwa perdamaian yang dibangun dengan mengecualikan korban bukanlah perdamaian sejati dan berpotensi melanggengkan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Ancaman terhadap Kredibilitas Diplomasi Indonesia
Amnesty menilai partisipasi Indonesia dalam inisiatif yang melemahkan PBB ini berisiko menggerus kredibilitas diplomasi Indonesia di mata dunia. Kritik ini menjadi tantangan serius bagi citra Indonesia yang selama ini dikenal sebagai pendukung kuat multilateralisme dan penegakan hukum internasional.
Artikel Terkait
Kisah Pilu Sudrajat: Rumah Ambrol & 3 Anak Putus Sekolah di Bogor, Begini Kondisinya
Kisah Sudrajat: Rumah Jebol & 3 Anak Putus Sekolah di Bogor, Ini Bantuan yang Diberikan
Amnesty Internasional Kritik Indonesia Gabung Dewan Perdamaian AS: Ancam Hukum Internasional?
Oknum Polisi Tuding Penjual Es Gabus Pakai Spons, Propam Turun Periksa: Kronologi Lengkap