Presiden Sebut 50 Nama Oligarki dalam Pertemuan Tertutup, Utamakan Jalur Hukum

PARADAPOS.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengungkap Presiden Joko Widodo secara terbuka mengidentifikasi puluhan nama oligarki dalam pertemuan tertutup yang berlangsung hampir empat jam. Pertemuan yang kemudian dibahas dalam wawancara televisi pada Kamis (12/2/2026) malam itu menyoroti komitmen pemerintah untuk menindak praktik ekonomi yang merugikan negara, dengan proses hukum yang diutamakan di atas publikasi nama.

Daftar 50 Nama dan Peringatan Presiden

Dalam paparannya, Said Didu mengungkapkan bahwa dari pertemuan tersebut, ia mencatat setidaknya 50 nama yang disebut oleh Presiden. Sepuluh di antaranya bahkan disebutkan berada dalam kategori yang lebih serius. Menurut Didu, Presiden telah memiliki pemetaan yang jelas mengenai kelompok-kelompok yang diduga menguasai porsi signifikan aset dan perekonomian nasional.

“Saya catat empat halaman, termasuk nama-nama. Ada 50 nama, bahkan 10 di antaranya disebut lebih parah,” tutur Said Didu.

Meski demikian, Presiden disebut sangat berhati-hati. Alih-alih langsung membocorkan nama-nama tersebut ke publik, langkah hukum ditempuh sebagai prioritas untuk menghindari gejolak sosial yang tidak diinginkan. Presiden dikabarkan memberikan peringatan tegas kepada para oligark tersebut.

“Presiden bilang, orang-orang ini harus disadarkan. Kalau tidak mau sadar, hukum yang akan berjalan. Kalau masih bandel, akan saya umumkan kepada rakyat biar rakyat yang menghukum,” kata Said menirukan pernyataan Presiden.

Ia menambahkan, kekhawatiran utama dari langkah tersebut adalah menjaga persatuan bangsa. “Yang beliau takutkan bangsa ini pecah, bukan dirinya,” tegas Didu.

Keyakinan dan Langkah Konkret di Luar Retorika

Setelah pertemuan intens tersebut, Said Didu mengaku mengalami perubahan perspektif. Awalnya sempat ada keraguan dan frustrasi pada metode yang diambil, namun pertemuan langsung memberinya keyakinan bahwa niat yang disampaikan bukan sekadar wacana.

“Saya percaya 1000 persen pada niatnya. Tapi saya sempat frustrasi pada caranya. Setelah pertemuan itu, saya yakin ini bukan omon-omon,” ungkapnya.

Ia menilai Presiden tidak memiliki niat untuk menghukum secara personal, namun juga tidak akan memberikan perlindungan bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. “Pak Prabowo tidak mau menghukum orang, tapi tidak akan membela orang yang melanggar hukum,” ujarnya.

Menyoroti Konsentrasi Kekuatan Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Said Didu juga menyentuh soal pertemuan Presiden dengan sejumlah taipan besar. Ia mengakui adanya data yang menunjukkan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir orang, meski ia menahan diri untuk tidak langsung menuding adanya pelanggaran hukum.

“Data menunjukkan lima orang itu memang menguasai ekonomi paling besar. Soal apakah terlibat pelanggaran, saya tidak bisa menyebutkan,” jelasnya.

Didu mengingatkan agar publik tidak terjebak dalam politik figur semata, melainkan fokus pada substansi perjuangan mengembalikan kedaulatan negara. “Kalau kita mendukung si A, si B, si C tanpa agenda, ujung-ujungnya dijual ke oligarki. Negeri ini butuh pemimpin kuat karena kerusakannya harus dihentikan,” tegasnya.

Pembahasan Reformasi Polri dan Sikap Presiden

Isu reformasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan pergantian pimpinan ternyata juga menjadi bahan diskusi mendalam dalam pertemuan itu. Said Didu membantah keras anggapan bahwa Presiden terikat oleh utang budi politik dengan Kapolri petahana.

“Tidak ada balas budi. Presiden tidak takut. Dia ingin menyelesaikan persoalan Polri secara tuntas, bukan sekadar ganti orang,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Presiden bahkan telah memiliki pertimbangan mengenai nama calon yang dinilai layak dan diperkirakan akan mendapat dukungan publik. Said juga membantah pernyataan politisi lain yang menyangkal adanya pembicaraan soal ini.

“Terkonfirmasi bahwa kemenangan Prabowo-Gibran bukan karena campur tangan 'Parcok' (Partai Cokelat). Prabowo merasa tidak punya beban balas budi. Beliau sedang memikirkan cara menyelesaikan masalah kepolisian secara tuntas, bukan sekadar ganti orang,” papar Didu.

Deklarasi Gerakan Rakyat di Luar Pemerintahan

Tak lama setelah pertemuan bersejarah itu, Said Didu langsung bergerak merealisasikan rencana yang sempat disampaikannya kepada Presiden. Ia mendeklarasikan Gerakan Merebut Kembali Kedaulatan Rakyat (GMKR) yang akan diluncurkan di Gedung Joeang, Jakarta, pada Selasa (10/2/2026).

Gerakan ini, seperti diumumkannya melalui media sosial, bertujuan mengembalikan kedaulatan di bidang politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah dari cengkeraman oligarki. “Mari bersatu mengembalikan kedaulatan yg sudah dirampok oleh Oligarki bersama politisi busuk, oknum pejabat, oknum aparat, oknum penegak hukum,” serunya.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini merupakan lembaga perjuangan bersama yang independen, tidak berada di bawah pemerintah. “Kita juga enggak mau dibawah pemerintah. Enggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita,” kata Said Didu.

Pertemuan yang Melibatkan Tokoh Kritis

Pertemuan di kediaman Presiden tersebut tidak hanya dihadiri Said Didu. Sejumlah tokoh yang dikenal vokal dan kritis seperti peneliti BRIN Siti Zuhro, mantan Ketua KPK Abraham Samad, dan mantan Kabareskrim Susno Duadji juga hadir. Kehadiran mereka menunjukkan upaya pemerintah untuk mendengar suara dari berbagai perspektif, termasuk yang selama ini bersikap oposan.

Diskusi berjalan dinamis, mencakup topik-topik sensitif mulai dari pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, hingga kebijakan luar negeri. Said Didu menyoroti pola sistemik oligarki yang merusak, mulai dari intervensi terhadap proses legislasi, penguasaan sumber daya alam, hingga dominasi di sektor finansial.

“Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan,” cetusnya menggambarkan ketimpangan yang semakin melebar.

Dengan adanya pertemuan ini dan deklarasi gerakan lanjutan, terlihat sebuah konfigurasi baru dimana tekanan moral dari masyarakat sipil berpotensi berkolaborasi dengan komitmen reformasi dari dalam pemerintahan untuk satu tujuan bersama: membatasi dominasi kekuatan oligarkis yang selama ini dianggap menggerogoti kedaulatan negara.