Partai Demokrat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dikaitkan dengan Strategi Jangka Panjang AHY

PARADAPOS.COM - Partai Demokrat kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tegas ini, yang disampaikan di tengah dinamika politik nasional, bukan hanya dipandang sebagai upaya mempertahankan prinsip demokrasi langsung, tetapi juga dianalisis sebagai langkah strategis jangka panjang. Analis menilai manuver ini bertujuan mengamankan peta jalan politik untuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menuju kontestasi Pilpres 2029.

Analisis dari Sudut Pandang Pengamat Politik

Pandangan tersebut diungkapkan oleh Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, dalam sebuah diskusi publik di Jakarta. Menurutnya, sikap konsisten Demokrat dalam menjaga kedaulatan rakyat melalui sistem pemilihan langsung memiliki akar sejarah yang dalam. Ia mengajak untuk melihat kembali kejadian pada 2014, ketika DPR sempat mengesahkan mekanisme Pilkada melalui DPRD.

“Waktu itu karena gelombang penolakan publik sangat besar, Presiden SBY akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Pilkada via DPRD. Sistem Pilkada langsung bertahan sampai sekarang,” tutur Iwan.

Posisi Strategis di Tengah Koalisi Pemerintah

Dalam perkembangan politik terkini, lanjut Iwan, Partai Demokrat menunjukkan posisi yang cukup unik. Partai berlambang mercy itu tidak sepenuhnya mengikuti arus utama koalisi pemerintahannya sendiri yang sempat mendorong wacana Pilkada via DPRD.

“Bahasanya memang halus. Mereka tidak terang-terangan berseberangan dengan koalisi, tapi posisinya lebih mengikuti Presiden Prabowo. Bukan suara koalisi secara keseluruhan,” jelasnya.

Kalkulasi Jangka Panjang dan Masa Depan AHY

Iwan Setiawan melihat bahwa perubahan sikap yang ditunjukkan Demokrat sarat dengan kalkulasi politik masa depan. Salah satu tujuan utamanya adalah menjaga dan membuka peluang bagi AHY untuk tampil sebagai kandidat potensial pada Pilpres 2029. Dalam analisisnya, citra partai yang pro terhadap aspirasi publik sangat krusial untuk menjaga basis dukungan elektoral.

“Kalau Demokrat terlihat tidak pro terhadap aspirasi publik, peluang AHY ke depan akan semakin berat. Ini bagian dari upaya menjaga basis elektoral,” ungkapnya.

Meniti Jalan di Tengah Tekanan Politik

Meski demikian, Iwan mengingatkan bahwa posisi Demokrat sebagai partai di dalam koalisi pemerintahan tidaklah sepenuhnya nyaman. Partai tersebut tetap menghadapi tekanan politik dari kekuatan-kekuatan besar di dalam koalisinya sendiri. Situasi ini menempatkan Demokrat pada posisi yang harus berjalan di atas tali, menyeimbangkan berbagai kepentingan.

“Kalau terlalu berseberangan dengan arus kekuasaan, mereka bisa terpinggirkan. Tapi kalau ujug-ujug mendukung Pilkada via DPRD, elektoralnya bisa tergerus. Jadi Demokrat harus bermain di titik keseimbangan,” pungkas analis politik itu.