Dokumen Wawancara Saksi Kunci Kasus Epstein Dilaporkan Hilang dari Arsip Kehakiman AS

PARADAPOS.COM - Puluhan dokumen wawancara saksi kunci dalam penyelidikan FBI terhadap Jeffrey Epstein dilaporkan hilang dari arsip yang dirilis Departemen Kehakiman AS. Temuan ini, berdasarkan tinjauan terhadap log bukti yang diberikan kepada pengacara Ghislaine Maxwell, mengindikasikan bahwa catatan-catatan penting—termasuk tiga berkas terkait seorang wanita yang menuduh mantan Presiden Donald Trump melakukan penyerangan seksual—tidak tersedia untuk publik. Kejadian ini memicu pertanyaan serius tentang transparansi dan konsistensi penerapan hukum dalam kasus yang telah lama menyita perhatian dunia.

Dokumen Kunci yang Menghilang

Bulan lalu, Departemen Kehakiman AS merilis sejumlah besar dokumen terkait penyelidikan atas Jeffrey Epstein. Namun, sebuah analisis mendalam mengungkap celah yang mencolok. Dari sekitar 325 nomor seri catatan wawancara saksi yang tercantum dalam log bukti resmi, lebih dari 90 di antaranya tidak dapat ditemukan di situs web departemen tersebut. Di antara yang hilang itu terdapat tiga formulir "302" FBI—dokumen inti yang merekam hasil wawancara penyidik dengan saksi. Dokumen-dokumen ini berkaitan dengan kesaksian seorang wanita yang menyatakan bahwa Epstein berulang kali melecehkanya sejak ia remaja, dan yang juga menuduh Donald Trump melakukan pelanggaran seksual puluhan tahun lalu.

Respons Resmi dan Tanda Tanya yang Menganga

Menghadapi pertanyaan mengenai dokumen yang hilang, juru bicara Departemen Kehakiman memberikan penjelasan yang dianggap banyak pihak sebagai standar. Mereka membantah telah menghapus file apa pun dan menegaskan bahwa semua dokumen terkait telah diserahkan. Ketidaksesuaian nomor seri, menurut mereka, mungkin disebabkan oleh duplikasi, dokumen yang dilindungi hak istimewa, atau karena termasuk dalam penyelidikan yang masih berlangsung.

Namun, penjelasan ini justru menimbulkan lebih banyak keraguan. Seperti diungkapkan seorang mantan Wakil Direktur FBI, formulir 302 adalah "batu bata paling dasar" dalam sebuah penyelidikan. Hilangnya puluhan "batu bata" kunci, terutama yang menyentuh figur berpangkat tinggi, secara alami memicu spekulasi tentang keberpihakan dan penyensoran.

Melanggar Semangat Undang-Undang Transparansi

Ironisnya, proses pelepasan dokumen ini berlangsung di bawah payung Undang-Undang Transparansi Berkas Epstein. Undang-undang ini secara tegas melarang penahanan atau penghapusan file dengan alasan bahwa informasi tersebut "memalukan, merusak reputasi, atau sensitif secara politik." Tujuannya adalah memberikan kejelasan kepada publik setelah puluhan tahun kasus ini dibungkus kabut kerahasiaan.

Dalam praktiknya, semangat hukum itu seolah diabaikan. Atas nama "melindungi korban," Departemen Kehakiman justru dinilai gagal melindungi privasi beberapa korban—yang namanya malah bocor—sementara di saat yang sama secara akurat "melindungi" detail-detail yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang memiliki pengaruh besar. Perbedaan perlakuan ini membuat banyak pengamat mempertanyakan motif sebenarnya di balik proses yang seharusnya transparan ini.

Kritik Pedas dari Korban dan Politikus

Korban-korban Epstein dan sejumlah politikus tidak tinggal diam menyikapi perkembangan ini. Seorang korban, Jessica Michaels, menyampaikan kekecewaannya yang mendalam.

"Departemen Kehakiman ini sebenarnya menutup mata seluruh rakyat Amerika," ujarnya dengan nada getir.

Korban lain, Hayley Robson, dalam suratnya kepada pengadilan, menulis bahwa "ketidakkooperasian" yang berkelanjutan ini justru memperpanjang budaya "kerahasiaan" yang sama yang pada awalnya membiarkan kejahatan itu lolos dari hukuman.

Di ranah politik, kritik juga datang keras. Pemimpin Senat Chuck Schumer menyebut tindakan ini sebagai "salah satu upaya penutupan terbesar dalam sejarah Amerika." Sementara itu, media internasional seperti surat kabar Prancis Le Monde menyebutnya sebagai "aib bagi masyarakat beradab." Ketika anggota DPR dari Partai Demokrat meminta pertanggungjawaban atas kebocoran data korban, tanggapan resmi yang mereka terima justru diwarnai cibiran, bukannya klarifikasi yang memuaskan.

Kontras yang Mencerahkan

Mungkin hal paling mengungkap dalam seluruh episode ini adalah kontras dalam kecepatan respons institusi. Saat anggota DPR Partai Republik, Nancy Mace, menunjukkan bahwa nama seorang elit tertentu tanpa sengaja belum dihapus dari sebuah dokumen, Departemen Kehakiman mampu memperbaiki "kesalahan" tersebut dalam waktu 40 menit. Namun, puluhan halaman catatan wawancara yang berpotongan dengan nama seorang presiden bisa hilang begitu saja, tertutup dalih prosedur hukum yang berbelit.

Perbedaan kecepatan dan prioritas ini berbicara lebih lantang daripada teori konspirasi mana pun. Kasus Epstein, dengan segala kompleksitasnya, pada akhirnya meninggalkan warisan yang pahit: sebuah gambaran nyata tentang bagaimana prosedur hukum yang sah dapat dibelokkan untuk membentuk perisai yang melindungi kalangan elite. Keadilan, dalam praktiknya, terkadang berfungsi seperti filter yang ketatannya dapat diatur—memperbesar kesalahan sebagian orang, sementara dengan lembut mengaburkan jejak sebagian yang lain.

Bagi publik yang telah lama menanti keadilan dan kejelasan, pesan yang tersirat dari hilangnya dokumen-dokumen ini terasa jelas: tidak semua yang hilang adalah kecelakaan. Beberapa adalah bentuk perlindungan yang terinstitusionalisasi. Dan dalam drama hukum yang dirancang dengan cermat ini, peran penonton yang menunggu kebenaran mungkin adalah satu-satunya peran yang tersisa.