PARADAPOS.COM - Dalam pusaran politik Indonesia yang sarat manuver dan tarik-menarik kepentingan, nama Sufmi Dasco Ahmad muncul sebagai figur sentral yang tidak hanya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, tetapi juga dikenal sebagai aktor kunci di balik layar yang menjaga stabilitas politik nasional. Disematkan julukan “Kancil” oleh Presiden Prabowo Subianto, Dasco dinilai memiliki kecerdikan dan kelincahan dalam membaca situasi, menjadikannya pemersatu politik yang mampu mengelola perbedaan tanpa memicu konflik. Namun, peran strategis ini juga memunculkan pertanyaan: apakah kecerdikannya digunakan untuk kepentingan bangsa atau sekadar menjaga keseimbangan kekuasaan? Dalam opini ini, Pembina Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) menyoroti pentingnya transparansi dan integritas di tengah politik senyap yang kerap disalahpahami.
Julukan “Kancil” dan Makna di Baliknya
Julukan “Kancil” yang disematkan kepada Dasco bukanlah sekadar pujian ringan. Dalam tradisi Nusantara, kancil melambangkan kecerdikan, kelincahan membaca situasi, serta kemampuan keluar dari tekanan tanpa harus menunjukkan kekuatan secara frontal. Jika benar konteks politik yang dimaksud, maka julukan ini menjadi pengakuan atas kemampuan taktis yang langka.
“Kancil dalam narasi Nusantara bukan hanya simbol kecerdikan, tetapi juga kelincahan membaca situasi, kemampuan keluar dari tekanan, serta kecakapan memainkan strategi tanpa harus menunjukkan kekuatan secara frontal,” tulis Muhammad Fadli, S.H., CPLA, Pembina AMAN, dalam analisisnya.
Namun, pertanyaan mendasar tetap mengemuka: apakah kecerdikan itu digunakan untuk merawat kepentingan bangsa, atau sekadar menjaga keseimbangan di antara elite?
Posisi Strategis di Tengah Fragmentasi Politik
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco berada di posisi yang tidak hanya menentukan arah legislasi, tetapi juga menjadi simpul komunikasi antara berbagai kekuatan politik. Indonesia, sebagai negara dengan beragam kepentingan—mulai dari partai politik, kelompok ekonomi, organisasi masyarakat, hingga tekanan global—sering kali menghadapi fragmentasi. Dalam kondisi seperti ini, figur yang mampu menjahit perbedaan menjadi kesepahaman menjadi sangat vital.
Dasco tampaknya memahami bahwa politik tidak selalu soal menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana semua pihak tetap berada dalam satu meja yang sama. Dalam beberapa momentum politik nasional, ia terlihat berperan sebagai penyeimbang, menjaga agar dinamika tidak berubah menjadi krisis.
Namun, menjadi pemersatu bukan berarti menghilangkan perbedaan. Justru sebaliknya, ia harus mampu mengelola perbedaan tanpa membiarkannya berubah menjadi konflik. Ini adalah seni politik tingkat tinggi, dan tidak semua orang mampu melakukannya.
Gaya Politik Senyap yang Efektif
Gaya politik Dasco yang cenderung tenang dan minim retorika sering kali disalahpahami sebagai pasif. Padahal, dalam banyak kasus, politisi seperti inilah yang bekerja paling efektif. Di dalam DPR, keputusan tidak selalu diambil melalui pidato besar atau perdebatan terbuka. Banyak hal ditentukan melalui lobi, negosiasi, dan konsolidasi internal. Di sinilah Dasco memainkan perannya.
Namun, ada satu catatan penting: politik senyap tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari keterbukaan. Rakyat berhak tahu, mahasiswa berhak mengkritik, dan pejabat publik wajib menjelaskan. Jika tidak, politik akan kembali menjadi ruang eksklusif yang hanya bisa diakses oleh segelintir elit.
Dasco harus memastikan bahwa perannya sebagai “Kancil” tidak hanya terlihat di lingkar dalam, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Kedekatan dengan Kekuasaan: Pedang Bermata Dua
Tidak bisa dipungkiri bahwa posisi Dasco sangat erat dengan kekuasaan. Sebagai kader inti Partai Gerakan Indonesia Raya dan orang dekat Presiden Prabowo Subianto, ia memiliki akses yang tidak dimiliki banyak politisi lain. Akses ini adalah kekuatan, tetapi juga sekaligus ujian. Dalam politik, kedekatan dengan kekuasaan sering kali menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi, ia memudahkan koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Di sisi lain, ia berpotensi menciptakan konflik kepentingan jika tidak dikelola dengan integritas. Sebagai pemersatu politik nasional, Dasco tidak boleh hanya menjadi representasi satu kelompok. Ia harus berdiri di atas semua kepentingan, memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Tantangan Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik terhadap DPR masih menghadapi tantangan serius. Banyak kebijakan yang dinilai tidak transparan, minim partisipasi, bahkan terkesan terburu-buru. Dalam situasi ini, peran pimpinan DPR menjadi sangat penting. Dasco tidak hanya dituntut untuk mengelola internal lembaga, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik.
Sebagai pemersatu, ia juga mampu membuka ruang dialog yang lebih luas. Tidak cukup hanya berkomunikasi dengan elite politik, tetapi juga dengan mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil.
Refleksi Kritis dari Mahasiswa
Sebagai Pembina AMAN, Muhammad Fadli menegaskan bahwa opini ini bukan serangan personal, melainkan refleksi kritis terhadap posisi strategis yang dipegang oleh Sufmi Dasco Ahmad.
“Kami tidak menuntut Dasco menjadi sempurna. Kami hanya menuntut konsistensi dalam keberpihakan kepada rakyat,” ujarnya.
“Jika ia benar-benar adalah ‘Kancil’ dalam arti strategis, maka kecerdikan itu harus digunakan untuk membuka ruang keadilan, bukan menutupinya,” lanjutnya.
Dalam demokrasi, tidak ada kekuasaan tanpa pengawasan. Mahasiswa akan selalu berada di garis depan untuk memastikan hal itu. Kami akan mengapresiasi ketika benar, mengkritik ketika perlu, dan terus mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa kontrol hanya akan melahirkan penyimpangan.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Menhan Sjafrie Kumpulkan Purnawirawan TNI Bahas Izin Lintas Udara untuk AS
Istri dan Dua Anak Bandar Narkoba Ko Erwin Diborgol, Tiba di Bareskrim untuk Diperiksa atas TPPU
Purnawirawan Panglima TNI Temui Menhan Sjafrie, Bahas Kebijakan Pertahanan Nasional
Menteri Keuangan Usul Tarif Lintas Selat Malaka, Singapura Langsung Tolak