IRONI! Anak-Anak Disuruh Makan, Bukan Sekolah: Polemik Program Prabowo di Tanah Papua

PARADAPOS.COM - Makan Bergizi Gratis menjadi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Demi program itu, anggaran dipangkas, termasuk dari sektor pendidikan dan kesehatan. Sebagian hasil efisiensi juga mengalir ke Danantara.

PELAJAR Sekolah Menengah Atas di berbagai daerah di Tanah Papua turun ke jalan untuk berunjuk rasa pada Senin, 17 September 2025. Mereka menyuarakan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MGB). 

Para siswa memiliki tuntutan sendiri: pemerintah menyediakan pendidikan gratis dan peningkatan fasilitas sekolah.

Unjuk rasa itu diwarnai penangkapan siswa oleh polisi. Aparat turut menembakkan gas air mata. 

Amnesty International Indonesia menyebut tindakan mencegat hingga menangkap siswa yang hendak berunjuk rasa tanpa alasan hukum yang dibenarkan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau HAM.

“Penggunaan tembakan peringatan serta gas air mata dalam merespons aksi pelajar yang sedang berdemonstrasi jelas berlebihan,” kata Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.

Menurutnya, anak-anak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan melakukan protes damai, dan wajib dilindungi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi Hak-Hak Anak.

Usman meminta pemerintah mendengar masukan dari para pelajar terkait program MGB.

“Apa yang terjadi di Papua ini merupakan bagian dari taktik yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam meredam suara kritis terkait program MBG di berbagai daerah lainnya di Indonesia,” katanya.

“Negara harus terbuka menerima kritik dari siswa bukan malah meredamnya.”

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Strategis dan Internasional atau CSIS Indonesia Medelina Hendytio menilai penolakan MBG di Tanah Papua seharusnya sejak awal diantisipasi pemerintah.

“Bagaimana penyajian makanan yang belum ideal ataupun problem-problem dalam implementasi itu memang seharusnya sudah diantisipasi,” kata Medelina dalam diskusi virtual, Selasa (18/2/2025).

Sebagai janji kampanye Presiden Prabowo, Medelina menyebut MBG perlu diterapkan. 

Namun, sangat penting program itu dikomunikasikan dengan baik, termasuk cara pemerintah mendengar masukan dari publik. Selain itu, MBG juga harus dilaksanakan tanpa tersentralisasi.

“Penanganan Makan Bergizi Gratis secara terpusat ini perlu dipikirkan ulang, bagaimana memanfaatkan institusi atau lembaga yang selama ini ada di pusat dan daerah sehingga kesan sentralistis itu bisa dihindari,” ujar Medelina.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut perencanaan program MGB hanya terdapat di tataran kertas. 

Tapi praktiknya disebut bagian dari manajemen “letupan” atau yang terpikir oleh Prabowo lalu dikemukakan dan dianggap sebagai kebijakan.

Menurut Ray, keinginan melaksanakan MBG sesegera mungkin untuk mengejar target 100 hari kerja. 

Dengan begitu, kata dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah mencapai 80 persen.

“Lakukan saja dulu, sambil jalan kita perbaiki,” katanya.

MBG Mengabaikan Pelayanan Publik Lain

Direktur Eksekutif Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Fitria Muslih menilai pemerintah harus memandang program MGB sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar janji politik. 

Sebab, pelaksanaan program MGB yang butuh anggaran besar telah mengorbankan pelayanan publik yang lain.

“Pendidikan dan kesehatan sekarang bukan lagi prioritas, tapi prioritas pendukung. Anak-anak kita disuruh makan, dibandingkan bersekolah,” kata Fitria.

“Menurut saya MBG ini mengabaikan pelayanan publik yang lain.”

Jika menjadikan MBG investasi jangka panjang, kata Fitria, pemerintah harus membuat kerangka kerja dan indikator capaian yang jelas. 

Ia melihat saat ini MBG seperti sporadis dan belum ada indikator untuk meningkatkan SDM anak Indonesia.

“Menurut saya perlu menempatkan sesuatu yang jelas bahwa program itu harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, tidak hanya sekadar menghabiskan dana, tapi tidak jelas output dan indikator capaiannya,” ujarnya.

Fitria mendukung efisiensi anggaran yang salah satunya digunakan untuk membiayai program MGB.