Kacau! MAKI Ungkap Pejabat Kemenag Beri Jatah Istri, Anak, Pembantu Hingga Tukang Pijat Berangkat Haji 2024

PARADAPOS.COM - Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebut istri, anak, pembantu, hingga tukang pijat pejabat Kementerian Agama diduga mendapatkan jatah haji 2024.

“Keluarga pejabat, istri dan anak ikut, puluhan lah (jumlahnya) kalau data yang saya loh, karena foto-fotonya ada istri-istrinya,” kata Boyamin, seusai menyerahkan data pembanding ke KPK tentang penerapan kuota tambahan haji Tahun 2023, Rabu (20/8/2025).

“Tapi kan ada juga pembantu dan tukang pijat yang juga dapat jatah dari keluarga itu gitu, nah itu ada yang ikut berangkat, bahkan tukang pijat yang biasanya pijat keluarga itu, pejabat itu, juga berangkat ikut haji,” ungkap dia kepada Kompas.tv.

Boyamin menuturkan, jumlah pembantu hingga tukang pijat memang hanya sekitar 5-10. Namun, tetap saja mempengaruhi kuota tambahan penyelenggaraan haji tahun 2024.

“Dari catatan saya 5 sampai 10, nggak terlalu banyak, tapi ini kan menambah sengkarut dari penyelenggaraan haji tahun 2024,” kata Boyamin.

Ia menghitung, akibat adanya dugaan jual beli kuota haji 2024 setidaknya negara rugi Rp1 Triliun.

“Itu kan rata-rata adalah 5.000 dolar per orang, kalau kali 10.000 kan Rp750 miliar, terus kemudian kalau toh ada petugas segala macam ya Rp691 miliar, karena dibagi petugas,” ujar Boyamin.

“Jadi dugaan kerugian di dua itu, terus juga ada catering juga, hanya itu ada pungli perjemaah itu 2 real, terus per Jemaah juga untuk penginapan ada pungli 3 real, terus itu yang paling banyak kalau dihitung-hitung itu makanya Rp1 triliun.”

MAKI Serahkan Data Pembanding dan Foto Istri Pejabat Kemenag yang Diduga Terima Gratifikasi ke KPK

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyerahkan data berupa surat keputusan Menteri Agama tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 2023 ke gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2025).

Boyamin menuturkan, penyerahan dokumen tersebut diberikan sebagai data pembanding kepada penyidik KPK.