PARADAPOS.COM - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga yang selama ini menjadi "induk" bagi perusahaan-perusahaan pelat merah, berada di ambang sejarah baru: dilebur atau bahkan ditiadakan, dengan fungsinya dialihkan ke sebuah lembaga super bernama Danantara.
Sinyal paling kuat datang langsung dari Istana Kepresidenan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara terbuka mengakui bahwa opsi peleburan Kementerian BUMN ke Danantara bukan lagi sekadar rumor.
Meskipun keputusan final belum diketuk, Prasetyo mengonfirmasi bahwa kajian mendalam tengah dilakukan.
“Belum ada, nanti kita tunggu. Ada kemungkinan, tapi memang masih dalam proses kajian dan diskusi,” ujar Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai opsi tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Pernyataan Mensesneg ini sontak memanaskan diskusi publik mengenai masa depan BUMN di bawah pemerintahan baru.
Prasetyo menjelaskan, salah satu pertimbangan utama di balik wacana ini adalah efektivitas.
Menurutnya, proses pembinaan dan perbaikan manajemen BUMN yang krusial saat ini justru sudah banyak dijalankan oleh Danantara, yang mengindikasikan adanya tumpang tindih peran dengan kementerian.
DPR Buka Peluang Penghapusan Kementerian
Gayung bersambut, sinyal dari Istana ini ternyata sejalan dengan dinamika yang terjadi di Parlemen.
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Fakta Masjid Jokowi di Abu Dhabi: Dibangun UEA sebagai Tanda Persahabatan, Bukan Uang Pajak
Presiden Prabowo Perintahkan Pembangunan Kereta Api Trans-Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi
Gubernur Riau Abdul Wahid Ditangkap KPK, Riau Jadi Provinsi Terkorup di Indonesia
Survei PRI: Kepuasan Publik ke Prabowo-Gibran Tembus 82,44%, Ini Program Andalan