SBY vs Jokowi: Purbaya Klaim Zaman SBY Rakyat Makmur, Mesin Ekonomi Jokowi Pincang

Purbaya Yudhi Sadewa: Ekonomi Era SBY Lebih Sehat, Mesin Ekonomi Jokowi Pincang

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan kinerja ekonomi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam acara Investor Daily Summit 2025, Kamis (9/10/2025), Menkeu Purbaya secara blak-blakan menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik pada masa pemerintahan SBY.

Perbandingan Kinerja Ekonomi: SBY vs Jokowi

Menurut analisis Purbaya, era SBY (2004-2014) mencatatkan fundamental ekonomi yang lebih sehat dengan pertumbuhan ekonomi mendekati 6%. Sektor swasta menjadi penggerak utama dengan uang beredar mencapai 17% dan pertumbuhan kredit 22%, yang mencerminkan dinamika ekonomi yang hidup.

Sementara di era Jokowi (2014-2024), pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5% dengan uang beredar 7% dan pertumbuhan kredit yang lebih rendah. Purbaya menyoroti ketergantungan berlebihan pada belanja infrastruktur pemerintah sebagai salah satu penyebabnya.

Masalah Utang Negara dan Proyek Infrastruktur

Utang negara pada era Jokowi tercatat mencapai Rp 9.138 triliun per Juni 2025. Meskipun rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman di 39,86%, besarnya nominal ini menjadi perhatian publik. Pembiayaan infrastruktur skala besar, termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh, berkontribusi pada peningkatan utang tersebut.

Proyek KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$1,2 miliar atau setara Rp 19,54 triliun. Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pembayaran utang proyek ini tidak akan dibebankan pada APBN, melainkan menjadi tanggung jawab konsorsium BUMN melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Dampak pada Kinerja BUMN

PT KAI (Persero) sebagai pemegang saham mayoritas di KCIC menanggung beban kerugian dari proyek kereta cepat ini. Mantan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa proyek ini bisa menjadi "bom waktu" bagi kesehatan keuangan perseroan.

Purbaya menegaskan komitmen pemerintah untuk mengontrol belanja dan memastikan penggunaan utang secara optimal, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang negara.

Sumber: Tribunnews