PARADAPOS.COM - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, angkat bicara soal rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan kembali berkeliling Indonesia. Menurut Hasto, aktivitas turun ke bawah itu seharusnya dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan masa lalu, bukan sekadar agenda elektoral. Pernyataan ini disampaikan usai upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026.
Turun ke Bawah: Elektoral atau Pertanggungjawaban?
Hasto menegaskan bahwa langkah seorang mantan pemimpin untuk menyapa masyarakat memiliki makna yang lebih dalam. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat untuk meraih dukungan politik.
“Jadi turun ke bawah bukan persoalan elektoral tapi harusnya pertanggungjawaban seorang pemimpin,” ujarnya di hadapan awak media.
Suasana di lokasi tampak khidmat. Para kader partai berlatar belakang merah itu berkumpul di area masjid, mendengarkan arahan dari sekretaris jenderal mereka. Hasto berbicara dengan nada hati-hati, namun tegas, seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar memiliki bobot politik yang jelas.
Warisan Kebijakan yang Membebani Pemerintahan Baru
Dalam kesempatan yang sama, Hasto menyoroti beban yang kini harus ditanggung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, kesulitan fiskal yang dihadapi kabinet saat ini bukan semata-mata berasal dari kebijakan Prabowo, melainkan merupakan akumulasi dari keputusan-keputusan sebelumnya.
“Kita melihat sekarang kan Presiden Prabowo kita lihat menghadapi berbagai persoalan fiskal. Itu bukan karena dari Presiden Prabowo tapi karena juga akibat-akibat sebelumnya,” jelasnya.
Ia kemudian membeberkan sejumlah kebijakan era Jokowi yang dinilainya bermasalah. Salah satu yang paling disorot adalah penggelontoran Bantuan Sosial (Bansos) secara besar-besaran. Menurut Hasto, langkah tersebut sarat akan kepentingan elektoral dan justru membebani anggaran negara.
“Bagaimana saat itu misalnya untuk kepentingan elektoral dipakai belanja Bansos yang begitu besar, dalam hitungan para pengamat-pengamat politik luar itu mencapai lebih dari 13 miliar US dollar,” ungkapnya.
Infrastruktur, Ibu Kota Baru, dan Hilirisasi yang Dikritik
Tak hanya soal bansos, Hasto juga mengkritik proyek-proyek fisik yang masif dikerjakan di era pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut belanja infrastruktur yang digelontorkan tidak memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang signifikan bagi masyarakat luas.
“(Termasuk) pemindahan ibu kota, kebijakan hilirisasi yang ternyata hanya menguntungkan suatu oligarki. Ini yang kemudian digugat. Ini kerusakan-kerusakan sistem hukum, sistem politik, sistem demokrasi itu pasti nanti rakyat akan bertanya,” imbuhnya.
Pernyataan Hasto ini mencerminkan kegelisahan yang cukup dalam di internal partai. Ia seolah ingin mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya di atas kertas, tetapi juga di hadapan rakyat yang merasakan langsung dampaknya.
Di penghujung pernyataannya, Hasto menekankan bahwa rakyat pada akhirnya akan menilai sendiri siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kondisi bangsa saat ini.
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Polda Jateng Bongkar Jaringan Penipuan Internasional di Solo, Libatkan Mantan Artis sebagai Model Video Call
Ray Rangkuti Kritik DPR Masuki Fase ‘5D Plus 1H’, Dinilai Lebih Sibuk Jadi Juru Bicara Pemerintah
Pew Research: 83% Pemilih Kulit Hitam Dukung Demokrat, Trump Dituduh Pasang Hambatan Sistemik untuk Menekan Suara Mereka
Hasto Kristiyanto Kritik APBN: Defisit Transaksi Berjalan dan Keseimbangan Primer Negatif Jadi Alarm Ekonomi