Perdebatan mengenai pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali memanas di tahun 2025. Isu kontroversial ini memunculkan sikap berseberangan antara partai politik dan lembaga tinggi negara.
Penolakan Keras dari PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyuarakan penolakan yang sangat keras terhadap usulan ini. Dalam pernyataannya yang tegas, Ribka mempertanyakan dasar kelayakan Soeharto untuk menerima gelar tersebut.
"Menolak keras! Lah aneh aja ya. Apa hebatnya Soeharto? Siapa mau dikasih gelar pahlawan?," tanyanya. Ia lebih lanjut mengungkit catatan kelam rezim Orde Baru dengan menyatakan, "Memenjarakan tanpa pengadilan. Memecat tanpa salah," sebagai alasan penolakannya.
Dukungan dari Ketua MPR RI
Di sisi lain, sikap kontras datang dari pimpinan MPR RI. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, berpendapat bahwa status Soeharto secara kelembagaan telah dinyatakan bersih melalui Ketetapan MPR di masa lalu.
Artikel Terkait
Shella Saukia, Selebgram yang Bantu Pisahkan Pasutri, Kini Lulus PPPK di Aceh: Kisahnya Bikin Heboh!
Yunarto Sebut Relawan Berkultus pada Jokowi, Sulit Bicara Objektif Meski Whoosh Disebut Karya Terbaik
Istri Bongkar Aib Suami: Pengangguran Tapi Hidup Mewah, Habisin Uang Orang Tua!
Ammar Zoni Dihukum ke Nusakambangan, Ini 2 Pelanggaran Berat yang Dibongkar Menteri Imipas