Mahfud MD Soroti Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi dan Istilah "Termul"

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD kembali menyoroti dua isu politik yang ramai diperbincangkan publik. Setelah sebelumnya mengomentari kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), kini Mahfud angkat bicara mengenai tuduhan ijazah palsu yang dialamatkan kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Mahfud MD: Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Sudah Jelas Jawabannya

Mahfud MD menyatakan bahwa persoalan tuduhan ijazah palsu Jokowi yang digaungkan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifa sebenarnya sudah memiliki kejelasan. Mantan Menko Polhukam ini mengungkapkan kelelahannya menyaksikan tuduhan yang terus digembar-gemborkan seolah benar adanya.

"Kita tahu apa jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, bagaimana Bareskrim Polri menangani ini. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional," tegas Mahfud dalam channel YouTube resminya.

Kekhawatiran Mahfud atas Polarisasi Politik dan Istilah "Termul"

Mahfud mengaku sedih dengan meningkatnya polarisasi politik pasca Pemilu 2024. Dia menyoroti munculnya istilah baru "Termul" (Ternak Mulyono) yang dinilainya sangat menghina.

"Saya sedih dengan istilah ternak ini. Dalam Al Quran, ternak adalah manusia yang paling jelek. Jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hinanya manusia," jelas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud mengingatkan bahwa istilah-istilah serupa pernah muncul sebelumnya seperti 'cebong' dan 'kampret' pada 2014, namun berhasil mereda setelah Jokowi dan Prabowo Subianto bergabung dalam satu kabinet pada 2019.

Mahfud Sarankan KPK Periksa Mantan Menteri dan Jokowi Terkait Whoosh

Dalam perkembangan terpisah, Mahfud MD memberikan saran kepada KPK mengenai kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Dia menyarankan agar KPK memanggil sejumlah mantan menteri era Jokowi.

Nama-nama yang disebut antara lain Rini Soemarno (mantan Menteri BUMN), Sofyan Djalil (mantan Menko Perekonomian, Kepala Bappenas, dan Kepala BPN), serta Darmin Nasution (mantan Menko Perekonomian).

Mahfud juga membuka kemungkinan pemanggilan Jokowi oleh KPK jika memang ditemukan indikasi korupsi dalam proyek Whoosh. "Kalau terjadi korupsi di situ, yang bertanggung jawab pertama tentu Presiden," ujarnya.

Status Penyidikan Kasus Whoosh oleh KPK

KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa lembaga antirasuah telah melakukan penyelidikan kasus Whoosh sejak awal 2025. Meski demikian, KPK belum dapat membeberkan perkembangan rinci karena statusnya masih dalam tahap penyelidikan.

"Kami pastikan KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan," tegas Budi Prasetyo.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan nilai investasi Rp116 triliun terus menjadi sorotan publik, terutama terkait transparansi dan prosedur pengadaannya.