PARADAPOS.COM - Produsen ban global Bridgestone Indonesia mengumumkan komitmen untuk memperkuat basis produksi lokalnya, meskipun industri komponen otomotif domestik menghadapi tekanan sepanjang tahun 2025. Langkah ini merupakan bagian dari perjalanan panjang perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia selama lima dekade, dengan fokus pada ekspansi kapasitas dan jaringan distribusi untuk melayani pasar domestik dan global.
Komitmen Lima Dekade dan Ekspansi Produksi
Bridgestone Indonesia telah mengukuhkan keberadaannya di Tanah Air sejak meresmikan pabrik pertamanya di Bekasi pada 1976. Komitmen jangka panjang itu diperkuat lagi dengan pembangunan pabrik kedua di Karawang pada 1999, yang semakin memperluas kapasitas dan kemampuan manufaktur perusahaan. Presiden Direktur Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno, menegaskan bahwa perjalanan setengah abad ini lebih dari sekadar pencapaian numerik.
"Lima dekade bukan sekadar pencapaian usia, tetapi refleksi dari perjalanan panjang kepercayaan. Sejak awal, Bridgestone Indonesia tumbuh bersama kebutuhan mobilitas masyarakat," tuturnya dalam keterangan resmi, Senin (9/2/2026).
Ia menjelaskan, selama kurun waktu tersebut, perusahaan tidak hanya fokus memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, tetapi juga aktif berkontribusi dalam rantai pasok global. Saat ini, produk-produk Bridgestone yang diproduksi di Indonesia telah mencapai lebih dari 70 negara, menunjukkan pengakuan internasional terhadap kualitas, teknologi, dan standar konsistensi yang diterapkan.
Jaringan Luas dan Portofolio Produk
Di pasar domestik, kehadiran Bridgestone bisa dijangkau melalui jaringan distribusi yang ekstensif. Perusahaan mengandalkan lebih dari 400 gerai ritel resmi Toko Model (TOMO) dan didukung oleh lebih dari 1.500 toko ban umum yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Jaringan ini memastikan akses yang mudah bagi konsumen terhadap produk dan layanan purna jual.
Berkantor pusat di Karawang, Jawa Barat, Bridgestone Indonesia saat ini mempekerjakan sekitar 3.100 karyawan. Portofolio produknya beragam, mencakup ban premium untuk kendaraan penumpang hingga ban untuk kendaraan niaga berat seperti truk dan bus. Mukiat Sutikno menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen berkelanjutan perusahaan.
"Komitmen inilah yang terus kami jaga hingga hari ini dan ke depan," pungkasnya.
Lanskap Industri yang Menantang
Komitmen Bridgestone untuk berinvestasi lebih dalam di Indonesia muncul di tengah lanskap industri komponen otomotif yang sedang tidak mudah. Berdasarkan catatan Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM), sepanjang 2025 industri ini menghadapi tantangan berat, terutama didorong oleh penurunan produksi kendaraan bermotor.
Data dari Gaikindo menunjukkan produksi mobil pada periode Januari-Desember 2025 mencapai 1,14 juta unit, turun 4,1% dibandingkan realisasi produksi tahun 2024 yang sebesar 1,19 juta unit. Penurunan ini secara langsung berdampak pada permintaan komponen dari para produsen kendaraan.
Sekretaris Jenderal GIAMM, Rachmat Basuki, mengonfirmasi tekanan yang dirasakan oleh para pelaku industri. Menurutnya, penurunan penjualan mobil di pasar domestik dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi tantangan utama, karena pasar lokal selama ini menjadi penopang utama penjualan komponen.
"Karena jumlah produksi mobil 2025 turun sekitar 4% dibandingkan dengan 2024, otomatis suplai industri komponennya juga menurun," jelas Basuki.
Meski demikian, di balik tantangan di pasar domestik, terdapat secercah harapan dari kinerja ekspor. Nilai ekspor komponen otomotif Indonesia relatif stabil, tercatat sekitar US$7,5 miliar atau setara Rp125,8 triliun (menggunakan kurs Rp16.773 per dolar AS). Stabilitas permintaan global ini menjadi penopang penting bagi industri di tengah perlambatan pasar dalam negeri.
Artikel Terkait
Harga Pangan Kalsel Stabil Jelang Ramadan, Cabai Alami Fluktuasi
Sidang Isbat 17 Februari 2026 Tentukan Awal Ramadan, Muhammadiyah Tetapkan 18 Februari
Menkeu Tegur BPJS Kesehatan Soal Penonaktifan 11 Juta Peserta JKN
Wamendagri Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Tata Ruang Daerah dengan Kebijakan Nasional