Bapanas Pantau Stabilitas Harga Pangan di Bogor, Cabai Masih Tekan Pasar

PARADAPOS.COM - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stabilitas harga sejumlah komoditas pokok di Pasar Gembrong, Kota Bogor, Jawa Barat, masih dalam batas wajar. Pemantauan yang dilakukan menjelang Ramadan 1447 Hijriah ini menunjukkan pasokan aman dan harga, khususnya untuk daging sapi dan ayam, masih sesuai dengan acuan pemerintah. Meski demikian, tekanan harga masih terlihat pada komoditas cabai yang mendorong intervensi distribusi.

Pemantauan Ketat Menjelang Ramadan

Upaya stabilisasi ini merupakan bagian dari langkah antisipasi menghadapi periode peningkatan permintaan selama bulan puasa dan menjelang Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa pemantauan lapangan dilakukan secara langsung untuk memastikan kondisi riil di pasar.

Sarwo Edhy menjelaskan, "Hasil pemantauan lapangan menunjukkan tidak terjadi lonjakan signifikan, sementara pasokan tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat."

Pengecekan di lapangan ini, menurutnya, menjadi instrumen kunci untuk mengawal stabilitas, sekaligus menjalankan arahan langsung dari pimpinan Bapanas.

Harga Daging dan Beras Masih Stabil

Berdasarkan pantauan di Pasar Gembrong, harga daging sapi tercatat stabil di angka Rp140.000 per kilogram, masih dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas protein hewani lainnya.

"Dari hasil pemantauan kami di Pasar Gembrong Bogor, harga daging masih sesuai HAP. Tidak ada kenaikan signifikan dan pasokan tersedia dengan baik. Harga daging sapi Rp140.000 per kilogram dan masih sesuai HAP pemerintah," jelas Sarwo.

Sementara itu, harga daging ayam ras bertahan di kisaran Rp40.000 per kilogram dengan stok yang tercukupi. Untuk beras, harga juga terpantau stabil dengan beras premium dijual antara Rp14.600 hingga Rp14.900 per kilogram. Komoditas seperti gula curah dan bawang putih juga masih berada dalam batas acuan yang ditetapkan.

Tekanan Harga pada Komoditas Cabai

Di tengah stabilitas pada sejumlah barang pokok, tekanan harga justru muncul dari komoditas cabai. Cabai merah keriting dilaporkan mencapai sekitar Rp60.000 per kilogram, sementara cabai rawit merah bahkan menyentuh Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogram.

Menanggapi hal ini, pemerintah telah mengambil langkah intervensi melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Upaya ini mendorong distribusi stok cabai rawit merah dari produsen ke pasar-pasar induk, seperti Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ), dengan harga yang lebih terkendali di tingkat hulu.

Sarwo Edhy melanjutkan, "Dengan harga produsen tetap terkendali, ini akan berdampak positif ke HAP di tingkat konsumen dan harga perlahan bisa turun."

Rencananya, cabai rawit merah akan dilepas ke konsumen di kisaran Rp60.000–Rp65.000 per kilogram, setelah diserap pedagang dengan harga sekitar Rp50.000 per kilogram.

Komitmen Jangka Panjang dan Suara dari Lapangan

Sarwo Edhy menegaskan bahwa komitmen menjaga stabilitas harga pangan strategis selama Ramadan hingga Idul Fitri akan terus berlanjut. Pemantauan intensif dijalankan untuk melindungi kepentingan semua pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen.

"Pemerintah memastikan pemantauan akan terus dilakukan secara intensif sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri. Stabilitas harga dan ketersediaan pasokan menjadi prioritas agar petani, pedagang, dan konsumen sama-sama terlindungi," katanya.

Di lapangan, salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Gembrong, Agus, membenarkan harga jualnya saat ini di angka Rp140.000 per kilogram. Ia menyebut masih memberikan ruang negosiasi untuk pembelian dalam jumlah besar.

"Sekarang harga Rp140.000 per kilogram, kalau beli banyak bisa Rp138.000. Mudah-mudahan tidak naik lagi. Memang seminggu sebelum puasa masih Rp125.000, sekarang sudah Rp140.000 per kg," tutur Agus.

Perbandingan harga yang disampaikan pedagang ini memberikan gambaran dinamika pasar yang terjadi secara nyata, sekaligus menjadi tantangan bagi upaya stabilisasi yang terus diupayakan oleh pemerintah.