PARADAPOS.COM - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kembali menegaskan komitmen partainya untuk mengusung kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 persen. Pernyataan ini disampaikannya di Jakarta, Senin (11/3), dengan argumen bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan efektivitas demokrasi di Indonesia.
Dorongan Menuju Sistem Partai Terpilih
Dalam kesempatan bertemu wartawan di NasDem Tower, Menteng, usai melepas Tim Safari Ramadan DPP Partai NasDem, Paloh menguraikan pandangannya. Ia melihat perlunya pergeseran dari sistem multi-partai yang terlalu luas menuju apa yang ia sebut sebagai sistem "selected party" atau partai terpilih. Menurutnya, kondisi politik saat ini, dengan puluhan partai yang berlaga, patut dipertanyakan kontribusi riilnya terhadap kualitas demokrasi.
Dengan nada yang tegas namun reflektif, Paloh menjelaskan alasan di balik usulan kontroversial ini.
"Kita memang merasa sejujurnya dari sistem multi-partai, kalau bisa kita berubah menjadi selected partai. Itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki," ujarnya.
Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Demokrasi
Lebih jauh, politikus senior ini memberikan catatan kritis tentang esensi berdemokrasi. Ia menekankan bahwa peran partai politik tidak hanya sekadar menjadi saluran kebebasan, tetapi juga harus membangun kesadaran publik. Kebebasan berdemokrasi, dalam pandangannya, adalah sebuah paket yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab. Tanpa disertai rasa tanggung jawab kolektif, kebebasan itu berpotensi menjadi tidak produktif dan justru kontra-produktif bagi stabilitas politik jangka panjang.
Konsistensi di Tengah Dinamika Politik
Di akhir pernyataannya, Surya Paloh menyiratkan bahwa posisi NasDem dalam isu ini cukup kokoh. Partainya, tuturnya, akan tetap konsisten pada usulan peningkatan ambang batas tersebut. Namun, ia juga membuka sedikit ruang untuk kemungkinan perubahan, meski dengan syarat yang tidak mudah.
"Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten saja di situ. Kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya," pungkasnya.
Pernyataan Paloh ini kembali mengangkat debat panjang tentang idealisme penyederhanaan sistem politik di satu sisi, dan kekhawatiran akan pembatasan ruang kompetisi di sisi lain. Wacana ini dipastikan akan terus mengemuka seiring dengan proses legislasi menuju Pemilu 2024.
Artikel Terkait
Pemerintah Turunkan Biaya Haji 2026 Rp2 Juta Meski Harga Avtur Naik
Prabowo Umumkan Indonesia Miliki Lahan 45 Hektare dan Rencana Terminal Khusus Haji di Mekkah
IHSG Melonjak 4,45% Didorong Sentimen Positif dan Saham Grup Prajogo Pangestu
Presiden Jokowi Umumkan Penurunan Biaya Haji Rp2 Juta untuk Tahun 2026