Anggota DPR Ingatkan Kualitas Makanan Bergizi Gratis di Manokwari Usai Temuan Roti Berjamur

PARADAPOS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Ayok Rumbruren, menekankan pentingnya kualitas dan mutu dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Peringatan ini disampaikan dalam sosialisasi di Manokwari, Sabtu, menyusul temuan sejumlah kasus keamanan pangan yang melibatkan penerima manfaat program prioritas pemerintah tersebut. Fokus utama, menurutnya, harus pada perbaikan gizi anak sekolah dan kelompok rentan, bukan pada orientasi bisnis.

Kualitas Makanan Harus Jadi Prioritas Utama

Dalam paparannya, Obet Rumbruren secara tegas menggarisbawahi bahwa keberhasilan program MBG bergantung pada komitmen terhadap standar. Program yang digagas sebagai salah satu agenda utama pemerintahan ini, tuturnya, harus memberikan dampak nyata bagi kesehatan peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Karena itu, kualitas makanan harus menjadi prioritas utama, bukan berorientasi pada bisnis atau keuntungan dari program MBG," tegasnya.

Ia menambahkan, konsistensi dalam penyajian makanan yang aman, higienis, dan bergizi adalah kunci. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan memikul peran strategis untuk memastikan setiap porsi yang disalurkan layak konsumsi.

Peringatan Tegas Usai Temuan Kasus Keracunan

Pernyataan politikus tersebut bukan tanpa alasan. Beberapa waktu sebelumnya, sejumlah insiden telah mencoreng pelaksanaan program ini di wilayah setempat. Obet secara gamblang menyebutkan adanya kasus roti berjamur dan kejadian keracunan yang menimpa sejumlah siswa.

"Supaya tidak ada lagi terjadi kasus keracunan MBG, atau ditemukan roti berjamur. Maka dari itu, semua petugas SPPG wajib memberikan pelayanan maksimal," ujarnya.

Ia mengingatkan, Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kesehatan akan melakukan pemantauan rutin terhadap penyelenggaraan MBG di Papua Barat. Pengawasan akan mencakup seluruh rantai, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga mekanisme distribusi dan dampaknya terhadap status gizi masyarakat.

Evaluasi Berkala dan Peran Aktif Pemerintah Daerah

Untuk memastikan program ini berjalan sesuai tujuannya, Obet mendorong evaluasi yang dilakukan secara berkala. Ia menekankan bahwa MBG harus menjadi program yang substansial, bukan sekadar formalitas belaka.

"Kami mau supaya program MBG ini benar-benar memberi manfaat nyata, bukan sekadar formalitas saja. Evaluasi akan dilakukan secara berkala," jelas Obet.

Di tingkat daerah, ia mendorong instansi teknis terkait untuk aktif membina para pengelola dapur SPPG. Keterlibatan tenaga kesehatan dan ahli gizi dalam penyusunan menu, menurutnya, sangat krusial untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang yang pada akhirnya mendukung upaya penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kapasitas Produksi Terbatas di Tengah Permasalahan

Data dari lapangan mengungkapkan kompleksitas tantangan yang dihadapi. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengonfirmasi bahwa hingga Februari 2025, terdapat 22 unit dapur SPPG di Manokwari yang melayani 53.127 penerima manfaat.

Namun, operasional salah satu dapur terpaksa dihentikan sementara akibat temuan roti berjamur di sebuah sekolah dasar dan kasus keracunan di sebuah sekolah menengah atas. Penghentian ini menimbulkan kendala tersendiri.

"SPPG yang dihentikan sementara itu belum dapat digantikan oleh SPPG lain, karena kapasitas produksi dibatasi hanya 2.500 porsi per hari sesuai ketentuan BGN Pusat. Produksi MBG di Manokwari per hari 2.000 porsi," ungkap Erika.

Kondisi ini menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Seperti yang diharapkan Obet, semua pihak harus bersinergi agar program strategis ini tidak lagi dinodai oleh masalah keamanan pangan, dan pada akhirnya dapat berkontribusi nyata bagi terciptanya generasi Papua Barat yang lebih sehat dan berkualitas.