Menaker Imbau Perusahaan Aplikasi Transparan soal Bonus Hari Raya 2026 untuk Driver dan Kurir

PARADAPOS.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli secara resmi mengeluarkan imbauan kepada perusahaan aplikator untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pemberian Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 kepada mitra pengemudi dan kurir online. Imbauan ini tertuang dalam surat edaran resmi yang juga mengatur kriteria penerima, besaran minimal, dan batas waktu penyaluran dana, sebagai upaya pemerintah mencegah sengketa dan memastikan apresiasi yang berkeadilan bagi para pekerja sektor digital ini.

Transparansi Kunci Cegah Sengketa

Dalam keterangannya yang dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (4/3/2026), Menaker Yassierli menekankan bahwa kejelasan informasi merupakan fondasi utama. Mekanisme perhitungan bonus, menurutnya, harus dapat diakses dan dipahami oleh para mitra driver dan kurir.

“Dengan transparansi, para ojek dan kurir online diharapkan dapat memahami dasar perhitungan BHR yang diterimanya dan potensi selisih dapat dicegah sejak awal,” jelasnya.

Surat Edaran bernomor M/4/HK.04.00/III/2026 yang telah ditetapkan sejak 2 Maret 2026 itu bukan sekadar imbauan biasa. Dokumen tersebut menegaskan posisi BHR sebagai wujud kepedulian negara terhadap para pekerja gig economy yang kerap menghadapi ketidakpastian.

“Kebijakan BHR ini merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada pengemudi dan kurir online dalam menyambut hari raya keagamaan sehingga mereka bisa mendapatkan apresiasi yang berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas,” ungkap Yassierli.

Kriteria dan Besaran Minimal yang Jelas

Pemerintah pun telah menetapkan batasan-batasan yang lebih konkret. BHR Keagamaan 2026 hanya diberikan kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar resmi di perusahaan aplikasi dan memiliki riwayat kemitraan minimal dalam 12 bulan terakhir. Status keterdaftaran ini menjadi rujukan kunci untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

Dari sisi nominal, aturan mainnya juga dibuat transparan. Besaran BHR ditetapkan minimal sebesar 25 persen dari rata-rata pendapatan bersih mitra selama satu tahun terakhir. Ketentuan ini menjadi patokan dasar yang wajib dipatuhi perusahaan, meski mereka diperbolehkan memberikan nilai yang lebih tinggi.

Batas Waktu dan Jaminan Hak Lainnya

Tenggat waktu penyaluran menjadi perhatian khusus. Surat edaran menetapkan batas akhir pemberian BHR adalah tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Namun, pemerintah mendorong percepatan.

“BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum lebaran, tetapi kami mengimbau untuk bisa diberikan lebih cepat dari waktu itu,” ujarnya menambahkan.

Yang tak kalah penting, Menaker menegaskan bahwa pemberian BHR ini bersifat tambahan dan tidak menggantikan komitmen kesejahteraan lain yang menjadi kewajiban perusahaan. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan aturan.

“Dengan kata lain, BHR ditempatkan sebagai tambahan dukungan, bukan pengganti program kesejahteraan yang sudah berjalan,” tegas Yassierli.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan

Untuk memastikan aturan ini tidak hanya menjadi wacana di tingkat pusat, Kemnaker melibatkan pemerintah daerah dalam proses pengawasan. Para gubernur diinstruksikan untuk mengambil peran aktif, mulai dari mengimbau perusahaan aplikasi di wilayahnya hingga memerintahkan dinas ketenagakerjaan provinsi untuk memantau pelaksanaan di lapangan secara langsung.

Langkah-langkah koordinatif ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjembatani kebijakan nasional dengan realitas operasional di daerah, memastikan manfaat BHR benar-benar dirasakan oleh para mitra driver dan kurir yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.