Menkeu Purbaya Resmi Batasi Pengajuan Anggaran Baru K/L

PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi membatasi pengajuan anggaran baru oleh seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan penghematan fiskal ini diambil sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Pembatasan ini berjalan beriringan dengan program efisiensi belanja yang sedang dikaji ulang besaran persentasenya.

Mekanisme Penghematan yang Sedang Dikaji

Sebelumnya, pemerintah menargetkan efisiensi belanja K/L sebesar 10 persen. Namun, dalam perkembangannya, Menteri Purbaya mengungkapkan bahwa besaran final pemotongan anggaran masih dalam proses penghitungan dan diskusi mendalam. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan mengambil alih proses penentuan potongan setelah menilai usulan dari masing-masing kementerian dan lembaga.

“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelasnya.

Prioritas: Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional

Di balik langkah penghematan ini, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan kelancaran belanja yang bersifat mendesak dan produktif. Tujuannya adalah untuk memastikan stimulus fiskal tetap mengalir ke sektor-sektor kunci, sehingga likuiditas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu.

“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tuturnya.

Fokus pada Program Berdampak Rendah

Efisiensi anggaran akan difokuskan pada penyisiran komponen belanja yang dinilai dapat ditunda. Program-program yang menjadi sasaran adalah kegiatan yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan atau memiliki akselerasi yang lambat terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mencakup berbagai belanja operasional, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak.

“Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda,” ujarnya.

Selain efisiensi program, wacana pemotongan gaji pejabat tinggi negara seperti menteri dan wakil menteri juga mengemuka. Menteri Purbaya menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut, menyebutnya sebagai bentuk solidaritas konkret para pemimpin dalam situasi penghematan anggaran negara.