Industri Plastik Indonesia Tahan Pesanan Baru Akibat Krisis Pasokan Bahan Baku

PARADAPOS.COM - Industri plastik hilir di Indonesia mulai menahan penerimaan pesanan baru. Langkah ini diambil sebagai respons atas ketidakpastian pasokan bahan baku yang semakin meningkat, didorong oleh gangguan rantai pasok global dan lonjakan harga yang signifikan. Situasi ini memaksa pelaku usaha untuk berhati-hati guna menghindari risiko gagal memenuhi kewajiban produksi.

Ketidakpastian Pasokan Paksa Industri Menahan Order

Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Aphindo), Henry Chevalier, mengonfirmasi bahwa kehati-hatian telah menjadi sikap utama para pengusaha. Dalam kondisi pasokan yang fluktuatif, mengambil kontrak baru dinilai penuh risiko.

“Akibatnya, industri tidak berani mengambil kontrak baru dengan customer karena ketidakpastian pasokan bahan baku. Banyak order yang akhirnya tertahan,” jelas Henry kepada media, Selasa (31/3/2026).

Dampak Gangguan Rantai Pasok Global

Tekanan terhadap industri datang dari dua sisi: kelangkaan dan harga. Komoditas kunci seperti polypropylene, misalnya, dilaporkan mengalami kenaikan harga fantastis hingga 250% sejak awal tahun. Lonjakan ini tidak terlepas dari gejolak geopolitik dan hambatan distribusi dari kawasan Timur Tengah ke Asia, yang mengacaukan arus bahan baku.

Ditambah lagi, sejumlah negara produsen kini mengalihkan fokus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka, sehingga menyempitkan kuota ekspor. Pergeseran kebijakan ini semakin mempersulit posisi Indonesia yang masih bergantung pada impor untuk memutar roda industrinya.

“Bahan baku bukan hanya naik, tapi juga sulit didapat. Ini yang membuat industri semakin tertekan,” kata Henry, menggambarkan situasi yang dihadapi.

Pencarian Sumber Alternatif Terhambat

Upaya mencari pemasok alternatif pun tidak mudah. Hampir seluruh kawasan mengalami tekanan pasokan yang serupa. Bahkan China, yang selama ini menjadi penopang utama, kini lebih memprioritaskan pasar domestiknya.

“China saja sekarang lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Jadi kita mau cari dari mana lagi? Ini yang membuat situasi semakin sulit,” ungkapnya, menekankan betapa sempitnya ruang gerak yang tersisa.

Langkah Mitigasi dan Seruan Penyesuaian Kebijakan

Menghadapi situasi sulit ini, beberapa perusahaan terpaksa mengambil langkah formal dengan menetapkan status force majeure. Kebijakan ini menjadi bukti ketidakmampuan mereka memenuhi kontrak akibat faktor di luar kendali.

Di tengah upaya bertahan, Aphindo mendorong adanya peninjauan ulang terhadap beberapa kebijakan perdagangan. Instrumen seperti bea masuk anti dumping (BMAD) dinilai perlu dikaji agar tidak menjadi beban tambahan di saat industri sedang kesulitan.

“Kalau sekarang tetap dikenakan pembatasan seperti BMAD, sementara bahan baku masih sulit didapat, tentu akan semakin memberatkan industri dalam negeri,” ucap Henry.

Dia menegaskan bahwa kebijakan pengamanan sebaiknya diberlakukan ketika kondisi pasokan sudah stabil. Untuk saat ini, prioritas utama adalah memastikan industri tetap bisa beroperasi dan memenuhi permintaan pasar domestik. Dukungan kebijakan yang adaptif dinilai krusial untuk membantu sektor plastik nasional melewati fase kritis ini dan menjaga daya tahan manufaktur di tengah turbulensi global.