Apindo Desak Stimulus Industri Padat Karya Hadapi Dampak Konflik Timur Tengah

PARADAPOS.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk segera memberikan stimulus yang tepat sasaran kepada sektor industri padat karya. Langkah ini dinilai krusial sebagai bantalan untuk menahan dampak guncangan ekonomi global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, pelaku usaha memandang perlu adanya langkah strategis berjenjang dari otoritas untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik.

Strategi Jangka Pendek: Menjaga Stabilitas dan Daya Beli

Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, setidaknya ada empat fokus kebijakan yang mendesak untuk dijalankan. Keempatnya bertujuan menjaga stabilitas makroekonomi dan mencegah transmisi guncangan global masuk terlalu dalam ke dalam negeri.

Selain stimulus untuk sektor padat karya, langkah-langkah lain yang diusulkan mencakup pengendalian harga energi, nilai tukar, dan kelancaran rantai pasok. Komunikasi yang jelas dan transparan antara pemerintah dengan dunia usaha juga dianggap vital di tengah gejolak.

Shinta menegaskan pentingnya dukungan langsung untuk menjaga permintaan dalam negeri dan lapangan kerja.

"Memperkuat konsumsi domestik serta memberikan stimulus yang terarah bagi industri padat karya," tegas Shinta.

Pembangunan Fondasi Ekonomi Jangka Panjang

Lebih dari sekadar respons cepat, Apindo juga menyoroti perlunya pembenahan struktural untuk ketahanan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang. Setidaknya ada empat pilar utama yang diusulkan.

Pertama adalah percepatan pengembangan energi alternatif untuk membangun ketahanan energi. Kedua, penyesuaian bauran energi yang realistis dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan daya saing industri.

Kemudian, penguatan industri hulu dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku menjadi poin ketiga. Terakhir, Apindo mengusulkan reformasi subsidi energi yang dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan beban logistik usaha.

Respons Pemerintah: Fundamental Dinilai Kuat

Menanggapi kekhawatiran tersebut, pemerintah menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi gejolak eksternal. Pihak otoritas mengakui bahwa konflik geopolitik berpotensi mendorong volatilitas harga energi dan pasar keuangan global, namun optimisme tetap dijaga.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyoroti peran konsumsi domestik, program hilirisasi industri, dan realisasi investasi sebagai penopang utama.

"Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi," ujar Haryo.

Meski demikian, kewaspadaan terhadap risiko eksternal tetap dijaga. Pemerintah mengaku telah menyiapkan berbagai skenario antisipasi melalui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang fleksibel dan kebijakan yang adaptif.

Efisiensi Anggaran Tanpa Kurangi Prioritas

Dari sisi fiskal, Haryo menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian tetap dipegang. Upaya efisiensi anggaran yang digadang-gadang dapat menghemat hingga Rp130,2 triliun dipastikan tidak akan memotong alokasi untuk belanja-belanja prioritas.

Langkah penghematan ini, menurutnya, murni untuk menjaga kesehatan fiskal negara di tengah tekanan global.

"Langkah efisiensi anggaran sampai dengan Rp130,2 triliun merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat," tuturnya.

Dialog antara pelaku usaha dan pembuat kebijakan ini menggarisbawahi kompleksitas tantangan yang dihadapi. Di satu sisi, dunia usaha membutuhkan kepastian dan dukungan konkret; di sisi lain, pemerintah harus menjaga keseimbangan fiskal sambil merespons dinamika global yang terus berubah dengan cepat.