Pemerintah Diperkirakan Sulit Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4% di 2026

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada tahun 2026. Gejolak harga minyak dunia yang melonjak memicu kekhawatiran akan pelebaran defisit APBN, karena beban subsidi energi diperkirakan membengkak hingga Rp100 triliun. Kondisi ini menyempitkan ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan, memaksa pemerintah melakukan langkah efisiensi sambil berusaha menjaga momentum ekonomi.

Dilema Antara Disiplin Fiskal dan Stimulus Pertumbuhan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN akan tetap berfungsi sebagai peredam kejut ("shock absorber") terhadap gejolak eksternal. Namun, konsekuensinya cukup signifikan. Jika harga minyak bertahan di atas level US$100 per barel sepanjang tahun, defisit APBN 2026 berpotensi melebar dari target semula 2,68% menjadi 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk mengimbangi tekanan ini, sejumlah langkah penghematan pun digulirkan. Salah satu kebijakan yang mencuri perhatian adalah imbauan kerja dari rumah ("work from home") seminggu sekali bagi instansi pemerintah dan swasta, yang diharapkan dapat menghemat belanja subsidi BBM hingga Rp6,2 triliun.

Efek Domino pada Belanja Pemerintah

Langkah pengetatan belanja pemerintah bukanlah hal baru. Pada tahun 2025 lalu, kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres No.1/2025 sempat menyebabkan kontraksi pada konsumsi pemerintah dalam dua kuartal berturut-turut. Baru pada paruh kedua tahun, akselerasi belanja kembali dilakukan dengan membuka kembali sebagian anggaran yang sebelumnya diblokir.

Data historis menunjukkan porsi belanja pemerintah terhadap PDB Indonesia relatif stabil di kisaran 7%. Namun, manuver pengetatan selalu membawa dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, mengingat kontribusinya yang cukup signifikan.

Analisis Para Ekonom: Target yang Makin Berat

Para pengamat memandang situasi ini sebagai sebuah dilema klasik antara menjaga kesehatan anggaran dan mendorong laju ekonomi. M. Rizal Taufikurrahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, menilai target 5,4% masih realistis, tetapi dorongan untuk mendekati 6% akan menjadi sangat berat.

Dalam analisisnya, Rizal menyatakan, "Target 5,4% masih cukup realistis, tetapi dorongan ke 6% menjadi makin berat jika kebijakan efisiensi menahan permintaan domestik dan dampak eksternal tidak presisi dan mendorong ekonomi lebih proper."

Ia menyarankan agar kredibilitas fiskal dijaga dengan mengalihkan belanja ke sektor-sektor yang memiliki efek pengganda ekonomi tinggi, sehingga pertumbuhan tetap bisa dijaga tanpa memperlebar risiko defisit.

Pandangan yang Lebih Hati-Hati

Sementara itu, ekonom lain menyuarakan kekhawatiran yang lebih dalam. Deni Friawan dari CSIS justru memperkirakan bahwa mencapai target 5,4% saja akan sulit dalam kondisi saat ini. Tekanan dari harga minyak yang tinggi berpotensi menggerus daya beli masyarakat, yang pada akhirnya memperlambat konsumsi dan investasi.

Friawan mengungkapkan skeptisismenya, "Wajar OECD kemarin merevisi pertumbuhan [ekonomi Indonesia] hanya 4,8%. Kalau 5,4% agak jauh kondisi sekarang, less likely bisa tercapai kecuali konflik ini tahu-tahu besok sudah selesai. Itu saja susah mencapai 5,4% menurut saya."

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Di tengah tekanan ini, pemerintah tampaknya tetap berupaya mendorong pertumbuhan sejak awal tahun. Defisit APBN hingga Februari 2026 yang mencapai Rp135,7 triliun, atau melonjak signifikan dibanding periode sama tahun sebelumnya, menunjukkan upaya stimulus fiskal untuk mengejar momentum, seperti libur Idulfitri.

Namun, ruang gerak tetap terbatas oleh beban belanja wajib, terutama pembayaran bunga utang yang telah menyerap hampir Rp100 triliun pada Februari lalu. Jalan ke depan membutuhkan ketepatan sasaran kebijakan yang luar biasa—seperti memprioritaskan bantuan sosial tepat sasaran, percepatan infrastruktur, dan insentif bagi sektor produktif—untuk menjaga daya beli dan pertumbuhan ekonomi di tengah ketatnya anggaran.