PARADAPOS.COM - Survei nasional terbaru menunjukkan mayoritas publik, tepatnya 84,6 persen, menyatakan kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dalam enam bulan pertama pemerintahannya. Survei yang dirilis oleh Timur Barat Research Center (TBRC) ini juga mengungkap sentimen positif terhadap sejumlah kebijakan strategis, meski di sisi lain mencatat kekhawatiran masyarakat terkait kondisi ekonomi dan daya beli.
Angka Kepuasan dan Pemicunya
Direktur Eksekutif TBRC, Johanes Romeo, memaparkan rincian dari angka kepuasan yang tinggi tersebut. Dari total responden yang puas, 37,7 persen mengaku sangat puas dan 46,9 persen merasa puas. Sebaliknya, ketidakpuasan berada di level yang jauh lebih rendah.
"Sekitar 37,7 persen warga merasa sangat puas dan 46,9 persen merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto, sementara ada sekitar 6,8 persen yang merasa sangat tidak puas sama sekali, dan sekitar 5,5 persen tidak puas, kemudian 3,1 persen tidak menjawab," jelasnya.
Beberapa faktor kunci disebutkan mendorong tingkat kepuasan ini. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi salah satu pendorong utama. Kebijakan untuk menahan kenaikan harga BBM dan LPG bersubsidi di tengah gejolak global juga mendapat apresiasi luas dari masyarakat.
Johanes menegaskan, "Sebanyak 82,6 persen masyarakat puas dengan kebijakan tersebut."
Selain itu, kinerja institusi seperti Polri, program pendidikan seperti Sekolah Rakyat, dan kelanjutan program bantuan sosial turut berkontribusi membentuk persepsi publik. Isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) juga mendapat catatan positif dalam temuan survei ini.
"Begitu juga dalam hal kinerja penegakan Hak Asasi Manusia, sebanyak 77,3 persen masyarakat puas pada kinerja pemerintahan Prabowo," ungkapnya.
Catatan Kritis dari Sektor Ekonomi
Di balik sentimen positif yang dominan, survei ini sekaligus merekam suara kritis masyarakat, terutama yang menyangkut persoalan ekonomi sehari-hari. Harga sembako yang masih dirasa tinggi menjadi keluhan utama, dengan hampir setengah dari responden menyatakan ketidakpuasan.
Lebih dalam lagi, mayoritas responden bahkan merasakan tekanan pada pendapatan keluarga. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai daya tahan ekonomi rumah tangga secara lebih luas.
Johanes memberikan penekanan pada temuan ini, "Dengan keadaan pendapatan ekonomi rumah tangga yang menurun, Indonesia gagal untuk keluar dari status berpendapatan rendah ke menengah," pungkas dia.
Metodologi dan Cakupan Survei
Survei evaluasi publik ini dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan 1.810 responden terpilih yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Populasi sasaran adalah warga negara berusia di atas 17 tahun, yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat untuk memastikan representasi.
Dengan metode tersebut, survei ini memiliki margin of error sekitar 2,25 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Cakupan geografis yang luas dan metode pengambilan sampel yang ketat ditujukan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai opini publik nasional di periode awal pemerintahan ini.
Artikel Terkait
DPRD Kalsel Rampungkan Raperda Perubahan Pengelolaan Air Tanah
MK Dengar Kesaksian Korban Banjir Humbahas, Uji UU Penanggulangan Bencana
Pemerintah Kejar Target 97 Sekolah Rakyat Tahap II untuk Tahun Ajaran Baru 2026
Harga Emas UBS dan Galeri 24 di Pegadaian Turun, Ukuran 1 Gram Anjlok Rp38.000