PARADAPOS.COM - Jakarta, 27 April 2026 – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap porsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar gizi seimbang melalui pengawasan ketat dan sistem digital. Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa fokus utama program ini adalah menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi anak-anak penerima manfaat. Dalam sambutannya di acara Food Summit 2026, ia mengungkapkan bahwa BGN telah menyiapkan mekanisme pengawasan yang ketat, mulai dari komposisi menu hingga sanksi bagi pelanggar.
Standar Gizi Seimbang Jadi Acuan Utama
Komposisi makanan dalam program MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak secara optimal. Tigor menjelaskan bahwa setiap menu wajib mengandung karbohidrat sebagai sumber energi utama, serta protein hewani dan nabati untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh.
Protein nabati seperti tahu dan tempe menjadi bagian penting dari menu harian. BGN juga menggandeng koperasi pengusaha lokal untuk memastikan pasokan bahan pangan berkualitas. Sementara itu, protein hewani seperti telur dan daging turut disertakan guna melengkapi kebutuhan nutrisi anak secara seimbang dan berkelanjutan.
"Atensi kita di bagian itu memastikan yang diberikan itu benar-benar makanan yang bergizi kepada anak-anak," kata Tigor dalam acara tersebut, Senin, 27 April 2026.
Susu sebagai Pelengkap Gizi
Selain menu utama, program ini juga menambahkan susu sebagai pelengkap untuk meningkatkan asupan gizi. Tigor menegaskan bahwa kualitas makanan menjadi fokus utama, termasuk kesesuaian dengan standar gizi seimbang yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program MBG nasional.
Dengan pendekatan ini, BGN berupaya memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar bergizi dan sesuai pedoman. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bahan baku hingga penyajian di lapangan.
Sistem Pengawasan Digital dan Sanksi Tegas
Untuk menjaga konsistensi kualitas, BGN menerapkan sistem pengawasan digital yang memungkinkan pemantauan secara real-time. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mengunggah foto menu harian ke dalam portal khusus. Jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti porsi atau gramasi yang tidak sesuai standar, BGN akan langsung memberikan teguran sebagai langkah awal pembinaan.
"Jadi kalau 1.500 dari 27.000 (SPPG) ya sebenarnya masih di bawah dari 5 persen," ujar Tigor saat menjelaskan data sanksi yang telah dijatuhkan.
Apabila ditemukan pelanggaran serius, seperti kasus keracunan makanan, BGN segera melakukan investigasi langsung ke sekolah. Proses investigasi melibatkan satuan tugas MBG bersama pemerintah daerah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dinas kesehatan setempat untuk pengujian sampel makanan di laboratorium.
"Di laboratorium itu dicek apakah benar ada kandungan bakteri di dalamnya dari makanan yang disajikan tersebut. (Sanksinya bila ada pelanggaran) langsung diberikan penutupan sementara, suspend terhadap SPPG tersebut jika terbukti," tegas dia.
Dari total sekitar 27.000 SPPG di seluruh Indonesia, sekitar 1.500 unit telah dikenai sanksi penghentian sementara operasional. Tigor menekankan bahwa angka ini masih di bawah lima persen, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana program telah mematuhi standar yang ditetapkan.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kecelakaan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Tiga Tewas dan Puluhan Luka
Indonesia Gandeng Taiwan dan Intel, Mulai Kejar Ketertinggalan Industri Semikonduktor
Tabrakan Beruntun di Bekasi: KRL Ditabrak Taksi, Lalu Dihantam KA Argo Bromo Anggrek
KSP Dudung Abdurachman Buka Layanan Pengaduan Masyarakat 24 Jam, Siap Pangkas Birokrasi