Pengamat Nilai Rupiah Terpuruk Akibat Hilangnya Kepercayaan Investor ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

PARADAPOS.COM - Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh faktor internal, bukan semata-mata karena dinamika geopolitik global. Dalam sebuah diskusi, ia mengungkapkan bahwa hilangnya kepercayaan investor terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi pemicu utama capital outflow yang signifikan. Kondisi ini, menurutnya, telah membuat Indonesia mengalami krisis kepercayaan lebih cepat dari yang diperkirakan, hanya dalam kurun waktu satu setengah tahun kepemimpinan mereka.

Krisis Kepercayaan sebagai Akar Masalah

Menurut Ubedilah, persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini bukanlah sekadar fluktuasi nilai tukar yang biasa terjadi akibat tekanan eksternal. Ia menekankan bahwa rupiah melemah tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, tetapi juga terhadap mata uang negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, seperti ringgit Malaysia dan baht Thailand.

"Ini persoalan trust, jadi bukan hanya persoalan geopolitik dan situasi global. Lemahnya rupiah itu bukan hanya terhadap dolar (AS), kita melemah semua di hadapan ringgit, bath, di hadapan mata uang kawasan Asia Tenggara," ungkapnya dalam Podcast Abraham Samad Speak Up, sebagaimana dikutip pada Rabu, 20 Mei 2026.

Ia menegaskan bahwa 'nyungsepnya' rupiah tidak bisa dilepaskan dari faktor internal. Menurutnya, tidak mungkin terjadi arus modal keluar (capital outflow) dalam jumlah besar jika para investor masih memiliki kepercayaan terhadap pemerintahan yang berkuasa.

"Karena enggak mungkin terjadi capital outflow kalau kemudian mereka (investor) percaya dengan pemerintahan ini. Sehingga kemudian uang mereka banyak yang keluar," ujarnya.

Para investor, lanjut Ubed, menjadi enggan untuk menanamkan modal dalam jumlah besar di Indonesia. Ia memperkirakan nilai investasi yang keluar mencapai miliaran dolar AS.

Good Governance dan Kepastian Hukum sebagai Syarat Mutlak

Dalam analisisnya, Ubedilah merujuk pada riset yang dilakukan oleh World Economic Forum. Riset tersebut menyebutkan bahwa pemodal besar yang sehat hanya akan berinvestasi di negara yang dapat dipercaya.

"Yang mempraktekkan good governance, korupsinya tidak merajalela, hukum yang tegas, ada kepastian hukum. Sepanjang ini tidak terpenuhi," jelasnya.

Akibatnya, menurut dia, para investor memilih untuk lari dari Indonesia. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak serta-merta menyalahkan faktor global sebagai kambing hitam.

"Jadi jangan menyalahkan faktor global, ini persoalan internal kita masalahnya serius," ucapnya.

Tanda-tanda Aristokrasi dan Nepotisme

Ubedilah kemudian menyinggung istilah 'aristokrasi' yang dinilainya relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, pemerintahan yang disebut sebagai aristokrasi memang gagal membangun kepercayaan publik.

Ia memaparkan sejumlah tanda yang ia maksud, di antaranya adalah praktik korupsi yang merajalela, tidak adanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta praktik nepotisme yang masih tumbuh subur.

"Meski Bank Indonesia (BI) terus melakukan intervensi yang luar biasa saat ini, kondisi rupiah masih belum stabil," tambahnya.

Di penghujung pernyataannya, ia melontarkan pertanyaan retoris yang menggambarkan situasi pelik yang dihadapi.

"Sudah berat. Bagaimana misalnya rakyat dan dunia internasional bisa percaya sama pemerintahan ini, sementara pola-pola nepotisme masih ditumbuhkan," tandasnya.