PARADAPOS.COM - Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendesak agar pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dibebankan pada anggaran pendidikan dalam APBN. Pernyataan itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan di Ciputat, Tangerang Selatan, pada Senin (25/5). Menurutnya, Menteri Keuangan perlu mencari sumber pendanaan alternatif agar program yang dinilai bermanfaat bagi rakyat itu tidak mengganggu alokasi pendidikan yang sudah diamanatkan konstitusi.
Kekhawatiran terhadap Alokasi Anggaran Pendidikan
Mekeng menegaskan bahwa pemaknaan pendidikan dalam APBN tidak boleh diperluas hanya demi mengakomodasi program MBG. Ia khawatir jika dana pendidikan justru tersedot untuk program lain, maka kebutuhan pokok dunia pendidikan akan terabaikan.
"Jadi, kalau memang program MBG terus dilaksanakan, ya, kami berharap Menteri Keuangan cari sumber pendanaan yang lain, agar program MBG tetap berjalan," kata Mekeng di hadapan awak media.
Ia juga menekankan bahwa anggaran pendidikan harus benar-benar digunakan untuk sektor yang sesuai dengan definisi konstitusi.
"Ya harus untuk pendidikan. Pendidikan itu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Itu maknanya. Begitu, lo," ujarnya.
Alokasi 20 Persen Harus Tepat Sasaran
Lebih lanjut, politikus Golkar itu mengingatkan bahwa alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan adalah amanat konstitusi yang harus dipatuhi. Ia menolak jika dana tersebut kemudian digunakan untuk program di luar sektor pendidikan formal.
"Kalau pendidikan itu, kan, ada murid, ada guru, ada sekolahnya dan fasilitas-fasilitasnya, itu satu rangkaian, begitu," ungkapnya.
Menurut Mekeng, berbagai persoalan di dunia pendidikan seperti kesejahteraan guru honorer dan perbaikan fasilitas sekolah yang rusak masih membutuhkan perhatian serius. Ia meyakini masalah-masalah itu bisa diatasi jika anggaran pendidikan tidak dikurangi atau dialihkan.
"Masalah-masalah yang diteriaki oleh guru-guru, baik guru-guru honorer itu bisa diselesaikan, fasilitas sekolah, rumah sekolah-sekolah yang rusak semua itu bisa diselesaikan kalau anggarannya ada," katanya.
Langkah Fraksi Golkar di MPR
Mekeng mengungkapkan bahwa Fraksi Golkar di MPR RI berencana menyurati Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut berisi permintaan agar dana pendidikan benar-benar digunakan murni untuk kebutuhan pengajaran, bukan untuk program lain seperti MBG.
"Ya, mudah-mudahan surat kami bisa diterima dan ditanggapi dengan positif," ujarnya penuh harap.
Di tengah hiruk-pikuk pembahasan anggaran, pernyataan Mekeng ini menjadi pengingat bahwa ketepatan sasaran alokasi dana pendidikan tetap menjadi sorotan utama, terutama saat program-program populis seperti MBG mulai digulirkan.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
256.369 dari 871.496 Peserta Lolos UTBK-SNBT 2026, Peluang Masih Terbuka Lewat Jalur Mandiri
Sekutu Netanyahu Bahas Pelarangan Partai Arab Ra’am dan Penetapan Gerakan Islam sebagai Organisasi Teroris
Kemacetan Akses Tanjung Priok Dipastikan Akibat Lonjakan Aktivitas Depo Kontainer di Cakung
Pengendara Mabuk Tabrak Polisi Saat Razia di Gambir, Tak Bawa Surat Kendaraan