PARADAPOS.COM - Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengendus praktik gratifikasi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim. Temuan ini kembali mengingatkan publik bahwa gratifikasi bukanlah sekadar pemberian biasa, melainkan tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan konflik kepentingan. Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Gabriel Lele, bahkan menyebut praktik ini sebagai “suap terselubung” yang dapat menggerogoti integritas pejabat publik dari dalam.
Gratifikasi: Akar Korupsi yang Terselubung
Menurut Gabriel Lele, penerimaan hadiah atau fasilitas oleh seorang pejabat publik secara perlahan dapat membentuk bias dalam pengambilan keputusan. “Selama seseorang menempati posisi sebagai pejabat publik, dia harus terbebas dari konflik kepentingan dengan tidak menerima gratifikasi,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi UGM, Kamis, 4 Juni 2026.
Lebih lanjut, Gabriel menjelaskan bahwa gratifikasi mampu mengubah preferensi seseorang. Kebijakan yang seharusnya objektif bisa saja menjadi timpang karena adanya rasa berutang budi atau favoritisme terhadap pihak yang memberi.
“Gratifikasi bisa membuat preferensi seseorang dalam penentuan kebijakan akan dipengaruhi oleh bias favoritisme karena hadiah-hadiah yang telah diterima,” ungkapnya.
Membedah Dua Wajah Gratifikasi
Agar masyarakat tidak terjebak dalam jerat hukum, penting untuk memahami bentuk-bentuk gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklasifikasikannya ke dalam dua kategori utama: gratifikasi wajib lapor dan gratifikasi tidak wajib lapor.
Gratifikasi Wajib Lapor
Kategori ini mencakup segala bentuk pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Prinsipnya sederhana: jika ada kaitannya dengan wewenang jabatan, pemberian tersebut wajib ditolak. Apabila tidak bisa ditolak karena suatu kondisi, maka wajib dilaporkan ke KPK.
Gratifikasi Tidak Wajib Lapor
Di sisi lain, ada sejumlah pengecualian yang tidak perlu dilaporkan. KPK telah merinci setidaknya 17 jenis gratifikasi yang masuk dalam kategori ini, dengan syarat utama: tidak ada konflik kepentingan dan bersifat umum. Beberapa di antaranya adalah:
" Pemberian antar anggota keluarga inti dan besan, seperti dari kakek/nenek, orang tua, suami/istri, anak, hingga cucu, selama tidak ada konflik kepentingan.
" Keuntungan investasi atau saham pribadi yang berlaku umum.
" Manfaat dari koperasi atau organisasi kepegawaian berdasarkan keanggotaan.
" Perlengkapan seminar, lokakarya, atau pelatihan kedinasan yang berlaku umum.
" Hadiah promosi atau sosialisasi non-tunai yang tidak memiliki konflik kepentingan.
" Hadiah dari kompetisi yang dibiayai sendiri dan tidak terkait kedinasan.
" Penghargaan prestasi kerja dari pemerintah sesuai peraturan.
" Hadiah undian, diskon, voucher, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan.
" Honor atas profesi di luar kedinasan yang tidak melanggar aturan.
" Kompensasi kedinasan seperti honorarium dan transportasi sesuai standar biaya instansi.
" Karangan bunga untuk acara adat, keagamaan, atau seremonial seperti pernikahan dan pisah sambut.
" Pemberian tunai untuk acara adat/agama maksimal Rp1,5 juta per pemberi.
" Pemberian saat musibah atau bencana yang dialami penerima gratifikasi atau keluarganya.
" Pemberian non-tunai antar rekan kerja maksimal Rp500 ribu per orang, dengan total tahunan maksimal Rp1,5 juta.
" Pemberian non-tunai antar rekan kerja yang tidak terkait kedinasan, maksimal Rp200 ribu per pemberian, dengan total tahunan tidak melebihi Rp1 juta.
" Hidangan atau sajian yang berlaku umum.
" Cendera mata/plakat untuk instansi dalam hubungan kedinasan, bukan untuk individu.
Namun, perlu dicatat bahwa pengecualian pelaporan ini tidak berlaku jika gratifikasi tersebut secara tegas dilarang oleh peraturan internal instansi penerima. “Jangan sampai tindakan yang awalnya niat baik, justru dapat menjadi 'bumerang' karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” demikian peringatan yang kerap disampaikan dalam berbagai sosialisasi antikorupsi.
Editor: Yuli Astuti
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Fruitcity Resmi Buka Cabang Baru di Makassar, Usung Konsep Bermain Sambil Belajar
Rupiah Tembus Rp18.000, Spekulasi Pergantian Gubernur Bank Indonesia Menguat
FORKOPI Desak RUU Perkoperasian Beri Kesetaraan Hak Atas Tanah bagi Semua Jenis Koperasi
Menteri Tito dan Ara Tinjau Langsung Rumah Tak Layak Huni di Bantul, Program Bedah Rumah Jangkau Perbatasan