PARADAPOS.COM - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta, menilai pemikiran Presiden pertama RI Soekarno masih relevan untuk menjawab tantangan Indonesia saat ini. Mulai dari gejolak geopolitik global, ketidakpastian ekonomi, hingga persoalan penegakan hukum dan krisis etika publik. Pernyataan ini disampaikan dalam refleksi memperingati hari lahir Bung Karno yang jatuh pada 6 Juni.
Warisan Intelektual yang Tak Lekang Zaman
Dalam peringatan tersebut, Wayan menyebut Bung Karno tidak hanya meninggalkan warisan sejarah berupa Proklamasi Kemerdekaan, tetapi juga fondasi pemikiran yang tetap menjadi kompas bangsa di tengah perubahan zaman. Suasana refleksi berlangsung khidmat, mengingatkan pada pidato-pidato Bung Karno yang berapi-api di masa lalu.
“Di tengah bangsa yang kini sedang diterpa badai geopolitik global, ketidakpastian ekonomi, dan ujian penegakan hukum, pemikiran Soekarno berdiri tegak sebagai mercusuar yang tak lekang oleh waktu,” kata Wayan, Sabtu, 6 Juni 2026.
Tiga Gagasan Besar Soekarno
Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKA Doktor Hukum UKI) itu menjelaskan, warisan intelektual Soekarno bertumpu pada tiga gagasan besar yang saling terkait. Yakni Marhaenisme, Pancasila, dan Trisakti.
Menurut dia, Marhaenisme lahir dari keberpihakan Bung Karno terhadap rakyat kecil yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat kolonialisme dan sistem ekonomi yang tidak adil. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial.
Sementara itu, Pancasila yang digali Soekarno dan disampaikan pada 1 Juni 1945 menjadi fondasi filosofis negara. Nilai-nilai di dalamnya menyatukan ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.
“Pancasila adalah fondasi yang memastikan negara ini berdiri untuk semua golongan, bukan untuk satu kelompok tertentu,” ujarnya.
Trisakti dan Kedaulatan Bangsa
Lebih lanjut, Wayan menilai Trisakti yang diperkenalkan Soekarno pada 1964 menjadi strategi untuk menjaga kedaulatan bangsa. Tiga pilar utamanya adalah berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam konteks geopolitik global saat ini, ia menegaskan Indonesia harus tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Negara tidak boleh menjadi alat kepentingan negara-negara besar.
“Kepentingan nasional harus menjadi panglima dalam setiap perundingan internasional,” katanya.
Di bidang ekonomi, Wayan menekankan pentingnya mewujudkan kemandirian nasional melalui penguatan industri dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil.
Editor: Yoga Santoso
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Mensesneg Bantah Pemerintah Lamban Respons Pelemahan Rupiah, Klaim Koordinasi Ekonomi Sudah Intensif
Pigai Dorong Sipil Isi Jabatan Strategis di Polri dalam Revisi UU Kepolisian
AS Serang Radar Iran di Dekat Selat Hormuz, Gencatan Senjata Kian Terancam
Polri Integrasikan ETLE Drone dalam Operasi Patuh 2026 untuk Pengawasan Lalu Lintas dari Udara