PARADAPOS.COM - Anggota DPD RI Habib Ali Alwi mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan dananya ke pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Desakan ini disampaikan dalam rapat Komisi IV DPD RI bersama Menteri Keuangan, Kepala BAPPENAS, dan Kepala BPS pada Senin (22/6/2026) di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap masukan legislatif dan akan terus menyesuaikan program sesuai realitas ekonomi.
Kritik terhadap Prioritas Program MBG
Suasana ruang rapat terasa menegang ketika Habib Ali Alwi angkat bicara. Dengan nada tegas, ia menyoroti ketimpangan antara program MBG yang berjalan dan kondisi darurat di sejumlah wilayah yang baru dilanda bencana. Menurutnya, alokasi anggaran untuk MBG seharusnya bisa dialihkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan kehidupan masyarakat di tiga provinsi tersebut.
“Makanya saya bilang MBG sudah setop dulu untuk sementara. Bikin kajian ulang lagi yang bagus,” ungkap Habib Ali.
Ia menambahkan, situasi pascabencana membutuhkan perhatian lebih mendesak dibandingkan program makan gratis yang menurutnya masih perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Respon Pemerintah: Terbuka terhadap Masukan
Menanggapi kritik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak menunjukkan sikap defensif. Dengan nada santai namun serius, ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap setiap masukan dari DPD.
“Jadi bapak presiden tidak tertutup kepada masukan-masukan. Jadi kalau selama ini masukan kurang keras, bapak-bapak mungkin kurang keras suaranya. Dikeraskan lagi,” jawab Purbaya bercanda di ruang rapat.
Pernyataan ini sontak mencairkan suasana. Namun, di balik canda tersebut, tersirat pesan bahwa pemerintah akan terus melakukan penyesuaian terhadap program MBG seiring dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan daerah.
Evaluasi Program di Tengah Tantangan Fiskal
Dalam rapat yang sama, Kepala BAPPENAS dan BPS turut memaparkan data terkini mengenai kondisi ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan. Hal ini menjadi latar belakang mengapa sejumlah anggota DPD mempertanyakan efektivitas MBG di tengah tekanan fiskal yang semakin berat.
Beberapa senator menilai, alih-alih memperluas cakupan MBG, pemerintah sebaiknya fokus pada pemulihan daerah bencana dan penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan. Mereka berharap agar kajian ulang yang diminta benar-benar dilakukan secara komprehensif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait usulan penghentian sementara program MBG. Namun, sinyal keterbukaan dari Menkeu setidaknya memberi ruang bagi dialog lebih lanjut antara eksekutif dan legislatif.
Editor: Reza Pratama
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Gojek dan Grab Terapkan Potongan Komisi 8 Persen untuk Ojol Mulai Juli 2026
228.016 Calon Siswa Lolos Seleksi SPMB SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah
Kejagung Masih Buru Eddy Tansil Selama 30 Tahun, Fokus Sita Aset Rp 10,1 Triliun
Dari Tambang Batu Jadi Oase Hijau: Lembah Suhita Hadirkan Wisata Edukasi Lebah Madu di Bandar Lampung