PARADAPOS.COM - Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dijadwalkan bertolak ke Oman dalam waktu dekat untuk membahas stabilitas Selat Hormuz. Selat ini kini menjadi titik sengkerta utama antara Amerika Serikat dan Iran. Kunjungan tersebut, menurut pernyataan resmi dari Teheran, akan berfokus pada keselamatan pelayaran dan kelanjutan konsultasi bilateral yang sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.
Fokus Pembicaraan di Oman
Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menjelaskan bahwa kunjungan Araghchi “akan difokuskan pada Selat Hormuz dan keselamatan pelayaran.” Ia menambahkan bahwa langkah ini merupakan “kelanjutan dari konsultasi yang telah kami mulai dengan Oman selama satu atau dua bulan terakhir.” Kutipan tersebut disampaikan Baghaei kepada kantor berita resmi Iran, IRNA, pada Sabtu (11/7/2026).
Selat Hormuz sendiri telah menjadi sumber ketegangan utama antara Washington dan Teheran. Iran secara efektif menutup jalur air strategis itu sebagai respons terhadap perang yang diluncurkan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu.
Gencatan Senjata dan Gesekan Baru
Konflik bersenjata tersebut sebenarnya sempat diredam melalui perjanjian gencatan senjata pada 8 April. Namun, sejak saat itu, serangkaian gesekan kembali terjadi. Sebagian besar gesekan ini dipicu oleh ketidaksepakatan mengenai status hukum dan pengelolaan selat tersebut.
Teheran bersikeras bahwa mereka harus memegang kendali penuh atas jalur air yang menjadi saluran bagi seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Iran bahkan telah menyatakan keinginannya untuk mengenakan biaya tol bagi kapal-kapal komersial yang melintas.
Perspektif Hukum Internasional
Sebelum perang pecah, Iran tidak memiliki kewenangan tersebut. Meskipun Selat Hormuz mencakup wilayah perairan teritorial Oman dan Iran, berdasarkan hukum internasional, kedua negara tersebut pada umumnya tidak diperbolehkan memblokir jalur pelayaran internasional ataupun memungut biaya lintas. Ketegangan pun terus berlanjut, dan dialog dengan Oman diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju de-eskalasi.
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Wakil Ketua DPR Desak Kemendagri Turun Tangan Atasi Kericuhan PPPK di Tidore
Lima Agenda Wisata dan Budaya di Jakarta Mulai dari Festival Anime hingga Pameran Arsip Ali Sadikin
Jampidsus Febrie Adriansyah Mundur di Tengah Penyelidikan Tiga Kasus Korupsi oleh Polri
DPR Dorong RUU Satu Data Indonesia Gantikan Perpres 39/2019 demi Kebijakan Berbasis Data Akurat