Langkah Menteri Keuangan Purbaya Usik Kenyamanan Oligarki, Ini Kata Pengamat

Kehadiran Menteri Keuangan Purbaya disebut mulai mengusik kenyamanan oligarki yang selama ini menjadi penopang struktur kekuasaan di Indonesia. Langkah-langkah yang diambilnya dinilai telah menyentuh akar kepentingan elite yang lama menikmati privilege dalam sistem yang korup.

Pengamat politik Gde Siriana Yusuf memberikan analisisnya. Menurutnya, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya tidak hanya sebatas penataan anggaran, tetapi sudah masuk ke ranah politik yang mengganggu kepentingan sistem korup yang telah berjalan lama.

"Menteri Keuangan Purbaya ini kan yang dibicarakan persoalan anggaran, persoalan kebijakan, tapi sarat muatan politik manakala dia menyentuh kepentingan-kepentingan dari satu sistem yang sudah berjalan cukup lama sebagai sistem yang korup," ujar Siriana dalam channel YouTube Forum Keadilan TV, Minggu, 16 November 2025.

Struktur Kekuasaan Oligarki Hibrida

Siriana menjelaskan bahwa sejak era pemerintahan Jokowi, kekuasaan bertumpu pada oligarki hibrida. Struktur ini merupakan kombinasi dari modal birokrasi, partai politik, dan aparat, khususnya kepolisian. Konfigurasi inilah yang menciptakan zona nyaman bagi para elite.

"Budaya korupsi sudah sedemikian luas sampai mengakar," tegasnya. Kenyamanan inilah yang kini terusik oleh berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Menteri Purbaya.

Efisiensi Fiskal Sentuh Jantung Kepentingan Elite

Ketika Purbaya menggulirkan agenda efisiensi fiskal dan penertiban anggaran, langkah tersebut otomatis mengenai jantung kepentingan para elite di berbagai lini kekuasaan. Kebijakan ini dinilai langsung mengganggu ekosistem oligarkis yang telah mapan.

"Ini mengganggu kenyamanan dari sistem yang oligarkis ini," ujar Siriana menegaskan.

Langkah Purbaya Meluas ke Proyek Strategis

Langkah Menteri Keuangan Purbaya tidak berhenti pada pembenahan internal Kementerian Keuangan. Ia juga diketahui ikut menyoroti proyek strategis nasional seperti kereta cepat Whoosh dan terlibat dalam polemik dengan sejumlah tokoh politik, termasuk Dedi Mulyadi dan Bahlil Lahadalia.

Dinamika ini pada akhirnya menguji loyalitas ganda yang dihadapi oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini semakin kompleks karena Purbaya menyatakan bahwa semua tindakannya merupakan bagian dari perintah presiden langsung.

"Artinya loyalitas ini yang akan diuji dari orang-orang yang ada di dalam kabinet, lembaga, maupun sampai ke level daerah," tutup Gde Siriana Yusuf.