Keberangkatan Jokowi ke Singapura Tuai Tanda Tanya, Disebut Alergi Pengadilan?
Keberangkatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Singapura untuk menghadiri Bloomberg New Economy Forum pada Selasa, 18 November 2025, menuai kebingungan di publik. Kunjungan ini memantik pertanyaan seputar kondisi kesehatan dan agenda politik Jokowi.
Kebingungan publik muncul karena sebelumnya Jokowi disebut-sebut tidak dapat menghadiri sidang perkara ijazah di pengadilan dengan alasan sakit. Keberangkatannya yang terlihat sehat ke Singapura memunculkan berbagai spekulasi.
Analis: "Keliru Bahwa Jokowi Sakit"
Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, memberikan tanggapannya terkait hal ini. "Artinya, keliru bahwa Jokowi sakit," ujarnya seperti dikutip dari akun Facebook pribadinya, Kamis 20 November 2025.
Erizal juga mengutip pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang sebelumnya menyebut bahwa Jokowi akan beristirahat untuk memulihkan kesehatan hingga tahun 2027. Setelah itu, barulah Jokowi akan turun ke masyarakat untuk memenangkan PSI hingga 2029.
Dokter Tifa Protes: "Alergi Pengadilan"?
Isu kesehatan Jokowi ini sebelumnya telah diprotes oleh pegiat media sosial, Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa. Ia mempertanyakan konsistensi kondisi Jokowi yang terlihat sehat untuk agenda politik tertentu, tetapi tiba-tiba sakit ketika harus menghadiri persidangan.
Erizal menambahkan komentar Dokter Tifa, "Makanya dokter Tifa yakin Jokowi tak akan hadir di pengadilan karena sakit. Istilahnya, alergi pengadilan."
Politik dan Kondisi Kesehatan Jokowi
Erizal menyimpulkan bahwa gaya berpolitik Jokowi agaknya menggunakan kondisi sakit sebagai alat politik. "Bisa jadi nanti orang tak percaya kalau Jokowi benar-benar sakit. Sakit atau sehat tergantung apa yang sedang dihadapi," pungkasnya.
Kejadian ini menyoroti bagaimana kondisi kesehatan seorang figur publik dapat menjadi bahan perdebatan dan analisis politik, terutama ketika berkaitan dengan agenda dan kepentingan tertentu.
Artikel Terkait
Roy Suryo Paparkan Dugaan Ciri Fisik Ijazah Palsu Jokowi ke Penyidik
Partai Prima Tantang NasDem: Jika Naikkan Threshold, Jangan Tanggung-Tanggung
Pengamat Kritik Dukungan Jokowi untuk Revisi UU KPK, Sebut Upaya Lepas Tanggung Jawab
Pengamat Kritik Usulan Naikkan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen