Presiden Prabowo Perintahkan Audit 4 RS di Papua Usai Tragedi Ibu Hamil Irene Sokoy

Pemerintah pusat mengambil langkah cepat menindaklanjuti meninggalnya Irene Sokoy, seorang ibu hamil asal Kampung Hobong, Jayapura. Irene wafat bersama bayinya setelah diduga ditolak oleh empat rumah sakit berbeda di Papua.

Perintah Langsung dari Presiden Prabowo

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan dilakukannya audit menyeluruh. Audit ini akan menjangkau Rumah Sakit Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan Rumah Sakit Bhayangkara.

“Perintah beliau (Presiden) untuk segera lakukan perbaikan audit,” tegas Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 25 November 2025.

Tim Khusus Diterjunkan ke Jayapura

Sebagai bentuk keseriusan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan tim khusus untuk melakukan audit teknis di lokasi kejadian, Jayapura. Tidak hanya rumah sakit, seluruh pejabat dinas kesehatan dari tingkat provinsi hingga kabupaten juga akan diperiksa.

“Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura untuk melakukan audit,” tutur Tito.

Permintaan Bantuan untuk Keluarga Korban

Tito Karnavian juga menyatakan telah meminta Gubernur Papua, Matius Fakhiri, untuk segera mendatangi keluarga korban guna memastikan bantuan diberikan. “Begitu saya dapat informasi, Gubernur sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu,” ucapnya.

Kronologi Tragedi Irene Sokoy

Tragedi ini mencuat setelah Irene Sokoy dan bayinya meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Dok II Jayapura. Sebelumnya, Irene mengalami penolakan dari empat rumah sakit: RS Dian Harapan, RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Bhayangkara.

Keluarga Korban Ungkap Kekecewaan

Suami korban, Neil Kabey, menyampaikan kekecewaannya yang mendalam terhadap pelayanan darurat yang diterima istrinya. “Kalau saat itu di RSUD Yowari ada dokter, saya yakin istri dan anak saya masih hidup. Kenapa tidak ada dokter pengganti jika memang dokter saat itu tidak ada,” ujarnya dengan penuh kesedihan.

Permohonan Maaf Gubernur Papua

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, turut menyampaikan permohonan maaf dan mengakui adanya ketidakberesan dalam kualitas layanan kesehatan di wilayahnya. “Saya mohon maaf dan turut berduka yang mendalam atas kejadian dan kebodohan jajaran pemerintah mulai dari atas sampai ke tingkat bawah,” tuturnya.

Insiden tragis ini menyoroti urgensi perbaikan sistem layanan kesehatan darurat, khususnya di wilayah Timur Indonesia, untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.