Mahfud MD: Tuntutan Pecat Pejabat Pasca Bencana Sumatera Dinilai Tidak Relevan

Protes Publik terhadap Penanganan Bencana Dianggap Wajar

Meski menilai pemecatan tidak relevan, mantan calon wakil presiden 2024 ini menegaskan bahwa protes masyarakat terhadap penanganan pascabencana oleh pemerintah adalah hal yang wajar. Mahfud menyoroti pentingnya kesungguhan dalam antisipasi dan penanganan bencana.

"Kekurangsungguhan pejabat berwenang dalam menghadapi dan mengantisipasi bencana ini memang patut diprotes," pungkasnya.

Daftar Pejabat yang Ditunggut Mundur Publik

Sebelumnya, tuntutan dari publik untuk mencopot sejumlah pejabat tinggi negara terkait bencana di Sumatera memang semakin menguat. Beberapa nama yang kerap disebut dalam tuntutan tersebut antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, hingga Kepala BNPB Suharyanto.

Debat publik ini menyoroti kompleksitas tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana di Indonesia, serta respons politik yang menyertainya.