Pilkada Tidak Langsung vs Suara Rakyat: Analisis Krisis Partai Politik 2026

"Hasil survei kami pada bulan Juni menunjukkan 65,7 persen responden menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju jika Pilkada dipilih oleh DPR," ungkapnya.

Penolakan publik juga konsisten hingga awal 2026. Survei LSI Denny JA pada Januari 2026 mencatat 66,1 persen publik menyatakan kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju terhadap Pilkada tidak langsung. Bahkan, survei Litbang Kompas menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni 77,3 persen publik menginginkan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Partai Politik Dinilai Gagal dalam Komunikasi Politik

Meski data survei jelas, mayoritas elite partai politik, kecuali PDIP, dinilai menutup mata dan telinga terhadap aspirasi tersebut.

"Dalam teori politik, parpol berfungsi sebagai sarana komunikasi politik antara pemerintah dan warga negara, melalui proses agregasi dan artikulasi kepentingan," jelas Nurul Fatta.

Namun, dengan memaksakan wacana Pilkada tidak langsung tanpa kajian yang melibatkan aspirasi publik, partai politik dinilai telah gagal menjalankan peran fundamentalnya.

"Parpol justru melawan arus kehendak rakyat," pungkasnya.