PARADAPOS.COM - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diperkirakan akan terkena dampak dari fenomena digital yang menyasar mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fenomena tersebut adalah perubahan nama lokasi rumah dinas Jokowi di Solo menjadi 'Tembok Ratapan Solo' pada platform Google Maps, yang dinilai sebagai ekspresi kritis publik. Pengamat politik menilai, gelombang satire online ini berpotensi merembes dan membawa dampak negatif terhadap citra serta elektabilitas PSI, partai yang kini diketuai putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.
Analisis Dampak Citra dari Fenomena Digital
Efriza, pengamat dari Citra Institute, melihat fenomena ini sebagai bentuk kritik publik yang terakumulasi. Ia mengamati bahwa pasca-kepresidenannya, rumah Jokowi kerap diramaikan kunjungan, baik dari masyarakat maupun pejabat, yang menciptakan suatu narasi tersendiri. Menurutnya, perubahan nama di Google Maps bukan sekadar lelucon semata, melainkan sebuah ekspresi simbolis yang kuat.
Efriza menjelaskan, "Ekspresi satire publik diyakini ke depannya bukan hanya seperti 'Tembok Ratapan Solo' saja. Ekspresi ini dilakukan untuk memberikan kesan dan efek citra negatif terhadap Jokowi dan keluarganya."
Keterkaitan Erat yang Berpotensi Merugikan
Keterkaitan PSI dengan figur Jokowi dinilai sangat erat, bukan hanya secara struktural melalui kepemimpinan Kaesang, tetapi juga secara politis dengan deklarasi dukungan Jokowi untuk partai tersebut di Pemilu 2029. Efriza memandang, ikatan yang kuat ini justru dapat menjadi bumerang. Dalam analisisnya, setiap gelombang ketidakpuasan yang ditujukan kepada Jokowi berpotensi besar untuk turut mempengaruhi persepsi publik terhadap PSI.
“PSI telah mengkultuskan Jokowi. Hubungan erat antara PSI dengan Jokowi dan keluarganya akan menghadirkan keterhubungan dampak dari ekspresi kecewa dan jengahnya publik kepada Jokowi, yang otomatis akan merembes pula kepada PSI,” tegas Efriza.
Ancaman terhadap Elektabilitas Partai
Lebih lanjut, Efriza memperingatkan bahwa jika produksi wacana atau narasi negatif serupa terus bertambah, dampaknya bisa semakin signifikan. Citra partai yang mulai diasosiasikan dengan berbagai ekspresi kritis publik berisiko mengganggu upaya pembangunan elektabilitas jangka panjang. Situasi ini menempatkan PSI pada posisi yang perlu secara cermat mengelola dampak dari dinamika persepsi terhadap figur pendukung utamanya.
Mantan Magister Ilmu Politik Universitas Nasional itu mengungkapkan, “Jika diproduksi dengan banyak, tentunya akan memberi dampak buruk terhadap PSI. Popularitas PSI ikut terpengaruh negatif atas ekspresi publik terhadap Jokowi, bahkan dapat mengganggu upaya peningkatan elektabilitas PSI.”
Dengan demikian, fenomena di dunia digital yang tampak spontan ini, menurut analisis para pengamat, membawa implikasi nyata dalam peta politik, khususnya bagi partai yang secara terbuka membangun narasi keterkaitan dengan figur yang menjadi sasarannya.
Artikel Terkait
Pengamat Nilai Pernyataan Jokowi Soal Revisi UU KPK 2019 Sebagai Sinyal Politik
Analis Peringatkan Gibran Bisa Jadi Beban Elektoral Prabowo di Pilpres 2029
Ketua BEM UGM Ungkap Ancaman dan Serangan Karakter Usai Kritik Kebijakan Pemerintah
Sjafrie Sjamsoeddin Tegaskan Tidak Berminat Maju sebagai Cawapres 2029