ESDM Naikkan Harga BBM Nonsubsidi, Analis Soroti Rekam Jejak Bahlil

PARADAPOS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menaikkan harga sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mulai 18 April 2026. Keputusan yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, yang menilai langkah ini sebagai beban tambahan di tengah tekanan ekonomi masyarakat.

Analisis: Kebijakan yang Dinilai Menambah Beban

Lonjakan harga untuk BBM jenis Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite terbilang signifikan. Di wilayah Jawa, misalnya, harga Pertamax Turbo melesat dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Kenaikan ini, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, dianggap banyak pihak sebagai pukulan telak bagi konsumen, khususnya pengguna kendaraan bermotor dan pelaku usaha.

Merespons hal tersebut, Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyatakan bahwa kebijakan kontroversial dari Bahlil ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Menurut catatannya, Menteri Bahlil memang memiliki rekam jejak kerap menelurkan aturan yang dinilai memberatkan publik.

"Menteri itu kan seharusnya punya tugas membantu tugas Presiden, bukan malah sebaliknya," tegas Igor.

Rekam Jejak yang Dinilai Bermasalah

Igor mengingatkan sejumlah kebijakan Bahlil yang sebelumnya juga menuai polemik, seperti pembatasan distribusi gas Elpiji 3 kilogram ke pengecer yang sempat menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat. Lebih dari itu, ia juga menyinggung kasus tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang sempat menyeret nama sang menteri dan berujung pada pembekuan izin operasi perusahaan terkait.

Rentetan kontroversi ini, dalam pandangan analis, sudah seharusnya menjadi lampu peringatan. Igor mengkhawatirkan dampak jangka panjangnya terhadap kepercayaan publik.

"Bahlil layak diganti atau mungkin digeser ke tempat lain. Karena bukannya membantu Presiden, dia malah terus-terusan bikin blunder, baik lewat ucapan maupun tindakan," pungkasnya.

Dampak dan Implikasi Politik

Protes terhadap kenaikan BBM ini tidak hanya berhenti pada persoalan ekonomi semata, tetapi telah merambah ke ranah penilaian kinerja pemerintahan. Kritik yang muncul menyoroti potensi rusaknya citra kepemimpinan nasional di mata rakyat jika kebijakan-kebijakan yang dianggap "mencekik" terus diterapkan tanpa pertimbangan sosial yang matang. Situasi ini menempatkan pemerintah pada posisi yang harus ekstra hati-hati dalam merespons gejolak harga dan menjaga stabilitas nasional.