PDIP Balas Sindiran Golkar: Urus Saja Pemadaman Listrik, Jangan Sibuk Mengurusi Posisi Kami

PARADAPOS.COM - Ketegangan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar kembali memanas. Kali ini, DPP PDIP merespons sindiran Golkar yang mempertanyakan peran partai berlambang banteng tersebut sebagai penyeimbang di luar pemerintahan. Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, justru menyarankan Golkar untuk lebih fokus menangani persoalan pemadaman listrik yang meluas ketimbang mengomentari posisi politik PDIP. Pernyataan ini disampaikan Deddy pada Sabtu, 20 Juni 2026, sebagai bantahan atas kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Golkar, Muhamad Sarmuji.

Golkar Diminta Urusi Pemadaman Listrik

Deddy Yevri Sitorus, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI, menilai bahwa Golkar seharusnya tidak perlu sibuk mempersoalkan pilihan politik PDIP. Menurutnya, ada isu yang jauh lebih mendesak untuk ditangani.

"Saya menilai lebih baik Partai Golkar fokus mengurus persoalan pemadaman listrik yang terjadi di mana-mana, daripada sibuk mengurusi posisi PDI Perjuangan," ujar Deddy dalam keterangan resminya yang dikutip pada Sabtu, 20 Juni 2026.

PDIP Bukan Partai Pecandu Kekuasaan

Dalam pernyataannya, Deddy dengan tegas membedakan karakter PDIP dengan Golkar. Ia menegaskan bahwa partainya tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama.

"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti Golkar yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan, seolah tanpa berkuasa akan mati atau tidak berkembang," tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan untuk menepis anggapan bahwa PDIP seharusnya bergabung ke dalam pemerintahan. Deddy mengakui bahwa berada di dalam kabinet memang memberikan keuntungan politis, terutama dalam hal akses terhadap kekuasaan. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat PDIP memaksakan diri untuk ikut serta.

Heran dengan Sikap Nyinyir

Deddy mengaku heran dengan pihak-pihak yang justru menyindir keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan. Baginya, pilihan untuk tidak menikmati "kemewahan kekuasaan" adalah sesuatu yang patut dihargai, bukan dicibir.

"Saya memahami betul bahwa berada dalam pemerintahan sangat menguntungkan partai politik karena memiliki akses kekuasaan. Namun, justru karena itulah saya heran mengapa ada pihak yang bersikap nyinyir terhadap partai yang memilih tidak masuk dan tidak menikmati kemewahan kekuasaan," ungkapnya.

Ia menambahkan, PDIP menghormati partai-partai lain yang memilih bergabung dengan pemerintahan. Oleh karena itu, ia berharap penghormatan yang sama juga diberikan kepada PDIP.

"Kami menghormati partai-partai yang berada di pemerintahan, dan sudah sepantasnya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama kepada pihak yang berada di luar pemerintahan," pungkasnya.

Kritik Sebelumnya dari Golkar

Sebelum pernyataan Deddy, Partai Golkar memang telah melontarkan kritik terhadap posisi PDIP. Hal ini serupa dengan sikap yang sebelumnya ditunjukkan oleh DPP PKB. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar DPR RI, menyatakan bahwa pihaknya menghormati pilihan politik PDIP.

"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP, mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang tersebut," ujar Sarmuji kepada wartawan, dikutip Sabtu, 20 Juni 2026.

Namun, Sarmuji menilai bahwa efektivitas peran sebagai penyeimbang masih harus dibuktikan dalam praktik politik sehari-hari. Ia mengakui PDIP tidak bergabung dalam pemerintahan, tetapi mempertanyakan apa yang selama ini "diseimbangkan" oleh partai tersebut.

"Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," pungkasnya.