Eks Danjen Kopassus: Prabowo Tersandera Pimpin Indonesia, Kartu Truf-nya Diketahui Luhut!

PARADAPOS.COM - Mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dianggap sebagai orang Jokowi dan sempat mengolok-olok Prabowo ketika Pemilu 2019 dan 2014 silam. 

Namun, muncul pertanyaan publik mengapa Luhut masih dipakai di pemerintahan Prabowo saat ini.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko menuturkan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut hanya Prabowo Subianto yang bisa menjawab. 

Namun, pihaknya memiliki analisis bahwa selama ini Luhut memiliki kartu kunci yang tidak berani ditampik Prabowo.

“Kalau menurut saya ini adalah inilah kelemahan pribadi kelemahan leadershipnya Prabowo atau atas ada sesuatu masalah pribadi Prabowo yang diketahui Luhut yang jadikan kartu truf sehingga Prabowo enggak berani,” kata Soenarko dikutip dalam akun Youtube Refly Harun bertema Blak-blakan Bange! X-Danjen Kopassus Soenarko : Luhut Pembohong & Penjilat! Ada Masalah Apa?! pada Selasa, 13 Mei 2025.

Menurutnya, Prabowo belum cukup gahar dalam menjalani pemerintahan. Pasalnya, masih mau diatur oleh Jokowi.

“Saya pernah katakan Prabowo itu baik sebagai manusia tapi sebagai pemimpin lemah. Sekarang dia udah presiden mau diatur-atur sama bekas presiden,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Soenarko, Prabowo seolah lemah dari segi kepemimpinan, lantaran ada kelompok Jokowi Cs yang memegang kartu trufnya yang siap dipublikasikan dan membahayakan dirinya.

“Jadi di samping dia lemah Mungkin dia juga ada satu kelemahan yang dipegang oleh kelompok-kelompok lain ya kelompok Jokowi CS yang di dalamnya ada Luhut,” ujarnya.

“Masalahnya apa, wah mungkin kita harus rembug dengan banyak orang tapi terlihatlah banyak hal yang sehingga membuat Prabowo tersandera,” tutupnya.

👇👇

Eks Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko: Luhut Seorang Pembohong & Penjilat!

PARADAPOS.COM - Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) mengkritik keras Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dengan sebutan pembohong dan penjilat.

Soenarko mengatakan, “Luhut itu pembohong dan penjilat. Dan pembohongnya Luhut kurang lebih sama dengan Joko Widodo (Jokowi),” kata Soenarko di Santana TV beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Soenarko menyoroti pernyataan Luhut terkait pandemi Covid-19. 

Ia mengungkapkan bahwa Luhut pernah menyatakan perusahaannya tidak terlibat dalam pengadaan alat kesehatan.

“Luhut berkata seperti itu sudah berkali-kali, seperti saat Covid-19 di mana ia mengatakan perusahaannya tidak terlibat dalam alat-alat kesehatan, ternyata ditemukan fakta perusahaan terlibat pengadaan alkes,” tegas Soenarko.

Selain itu, ia juga menyinggung pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki big data yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Jokowi untuk menjabat tiga periode. 

“Luhut pernah mengatakan bahwa Jokowi kalau jadi tentara itu Kopassus. Ini namanya menjilat,” tambahnya.

Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi beragam dari masyarakat. 

Beberapa pihak menilai kritik Soenarko sebagai bentuk keberanian seorang purnawirawan dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap elite politik. 

Namun, ada juga yang menganggap pernyataan ini cenderung subjektif dan tidak berdasar.

Pengamat politik menilai, ucapan Soenarko mencerminkan keresahan sebagian kalangan militer terhadap dinamika politik nasional saat ini. 

Meskipun demikian, mereka juga memperingatkan agar kritik tidak berubah menjadi ujaran kebencian yang justru kontraproduktif.

Hingga saat ini, baik Luhut Binsar Pandjaitan maupun Jokowi belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan Soenarko. 

Publik masih menunggu respons langsung dari pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan kontroversial tersebut.

Pernyataan keras mantan Danjen Kopassus Soenarko terhadap Luhut Binsar Pandjaitan membuka ruang diskusi baru terkait peran elite politik dalam pemerintahan. 

Apakah akan ada klarifikasi dari Luhut atau Jokowi? 

Atau justru muncul kontroversi baru? 

Situasi ini masih berkembang dan patut untuk dicermati lebih lanjut.

👇👇

Eks Danjen Kopassus Desak Pemakzulan Gibran: Dia Tak Penuhi Kualitas Pimpin Bangsa Sebesar Ini!

PARADAPOS.COM - Eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen (Purn) Soenarko, mengungkap alasan mengapa sejumlah purnawirawan TNI mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari Wakil Presiden RI.

Soenarko juga menyampaikan bahwa usulan pemakzulan Gibran sudah dibahas sejak akhir 2024.

Sebagai informasi, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendeklarasikan pernyataan delapan sikap yang salah satu isinya adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran.

Usulan tersebut disampaikan oleh ratusan purnawirawan TNI dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan Tokoh Masyarakat di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Kamis, (17/4/2025).

Dalam dokumen yang tersebar di media sosial, pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Sejumlah jenderal purnawirawan yang ikut mendukung pernyataan sikap tersebut di antaranya, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Terkait usulan pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI beralasan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, mereka sepakat untuk mengusulkan pergantian wapres melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Usulan Pemakzulan Gibran Sudah Dibahas Sejak Akhir 2024

Soenarko pun menjelaskan, mengapa desakan pencopotan Gibran baru terungkap sekarang.

Menurutnya, para purnawirawan TNI sudah membahas tentang posisi Gibran sejak akhir 2024 atau hanya beberapa bulan setelah Prabowo - Gibran dilantik.

Hal ini dia sampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Diskursus Net, Jumat (2/5/2025) kemarin.

"Memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara tertutup kita sudah sejak awal dan kita juga tahu, banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang wakil presiden Gibran," kata Soenarko.

"Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024 yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk," tambahnya.

Gibran Dinilai Tak Penuhi Kualitas

Kemudian, Soenarko mengungkap ada alasan mengapa para purnawirawan TNI ingin Gibran dimakzulkan.

Kata dia, para purnawirawan TNI menilai bahwa Gibran tidak memiliki kualitas untuk memimpin negara.

"Setelah enam bulan, kita melihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini," ujar Soenarko.

"Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada presiden biar didengar oleh pemerintah," paparnya.

Sehingga, mereka berjaga-jaga agar Indonesia memiliki wakil presiden yang lebih baik, apalagi jika sewaktu-waktu presiden berhalangan melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu, menurut Soenarko, para purnawirawan TNI berniat baik memberi masukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti wakil presiden RI.

"Kita ini manusia kapan saja bisa dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, kapan saja kita bisa sakit. Nah, kita mengkhawatirkan kalau nanti Presiden Prabowo berhalangan, yang kemudian tugas-tugas pemerintahan ditangani oleh Gibran," tambahnya.

"Sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral," kata Soenarko.

"Karena itu dengan niat baik, dengan niat tulus, kita nggak punya apa-apa. memberi masukan kepada presiden, karena kita enggak bisa masuk untuk memberikan masukan secara tertutup," tandasnya.

Sumber: RMOL