PARADAPOS.COM - Kecurigaan publik terhadap keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak berdiri sendiri. Melainkan akumulasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap berbagai pernyataan dan janji Jokowi selama menjabat sebagai Presiden RI.
Hal ini disampaikan pengamat politik, Rocky Gerung, menanggapi pernyataan Bareskrim Polri yang menyebut ijazah presiden dua periode itu adalah asli.
"Kecurigaan publik soal ijazah Jokowi, setara kecurigaan publik terhadap kebohongan lainnya. Itu kan satu paket kondisi psikologi publik yang akhirnya menganggap semua keterangan Pak Jokowi itu adalah kebohongan," ucap Rocky lewat kanal YouTube pribadinya, Jumat 23 Mei 2025.
Rocky lantas mencontohkan beberapa pernyataan kontroversial Presiden Jokowi yang hingga kini masih menjadi perdebatan publik. Salah satunya adalah pernyataan soal uang Rp11 ribu triliun milik warga Indonesia yang disebut-sebut berada di luar negeri.
Namun sampai sekarang, tidak pernah ada bukti rinci dan tidak pernah dipublikasikan datanya. Sehingga publik pun meragukan pernyataan dari Jokowi.
Selain itu, Rocky juga menyoroti soal mobil Esemka yang sempat digaungkan Jokowi sebagai simbol kebangkitan industri otomotif nasional. Namun realisasinya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
"Kita mesti terima fakta itu karena beliau 10 tahun jadi presiden artinya dia mengendalikan banyak hal melalui sistem operasi intelijen, birokrasi, dan politik. Semua yang kemudian dibuka, dipersoalkan," jelasnya.
Rocky menilai, akumulasi persoalan ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Maka ia mendorong agar berbagai hal yang menimbulkan kecurigaan, termasuk soal ijazah, diselesaikan secara transparan melalui proses pengadilan.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
Kaesang Targetkan Dapil Jawa Tengah V, Pengamat: Tak Ada Jaminan Meski Putra Jokowi
Pengamat: Prabowo Perlu Berani Beri Kursi Menteri untuk PDIP di Tengah Elektabilitas yang Anjlok
Elektabilitas Dedi Mulyadi Ungguli Prabowo di Dua Survei, Pengamat: Isyarat Skenario Politik di Balik Layar
Amien Rais Sebut Korupsi Era Jokowi Lepas Kendali, Kini Lembaga Negara Jadi Aktor Utama