Duh! Media Asing Soroti Pernyataan Kontroversial Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal 1998

PARADAPOS.COM - Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjadi sorotan sejumlah media asing setelah menyatakan pemerkosaan massal pada Kerusuhan Mei 1998 hanyalah rumor dan tidak ada bukti. 

Pernyataan tersebut disampaikan politisi Partai Gerindra itu dalam wawancara dengan jurnalis senior IDN Times, Uni Lubis, yang tayang di YouTube pada Rabu, 11 Juni 2025.

Channel News Asia mewartakan, penyangkalan Fadli Zon terhadap tragedi pemerkosaan massal yang terjadi selama kerusuhan pada 1998 telah dikecam oleh para aktivis hak asasi manusia. 

Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Dahlia Madanih mengatakan dokumentasi terkait tragedi telah dilaporkan kepada pemerintah oleh tim pencari fakta.

“Laporan tersebut diterima oleh mantan Presiden BJ Habibie, yang menyatakan penyesalannya atas kekerasan tersebut. Menolak temuan resmi tim pencari fakta adalah menyangkal kerja kolektif bangsa ini dalam mengejar keadilan,” kata Dahlia pada Ahad, 15 Juni 2024.

Para penyintas telah menanggung beban dalam keheningan terlalu lama. 

Penyangkalan ini, kata Dahlia, tidak hanya menyakitkan tetapi juga melanggengkan impunitas. 

Kerusuhan di Indonesia pada 1998 muncul dari gejolak ekonomi dan kemarahan yang meningkat pada pemerintahan otoriter mantan Presiden Suharto. 

Cina-Indonesia menjadi sasaran kerusuhan yang pecah di berbagai kota pada Mei tahun itu, beberapa hari sebelum Soeharto mengundurkan diri.

Channel News Asia juga mengutip pernyataan Diyah Wara Restiyati dari Ikatan Pemuda Tiongkok Indonesia. 

“Ketika pejabat pemerintah mengatakan pemerkosaan tidak terjadi, itu sangat melukai kami, terutama wanita China-Indonesia, yang hidup melalui kengerian itu,” kata Diyah. 

Pernyataan itu juga dinilai meremehkan bukti kekerasan yang terdokumentasi dengan baik yang menjadi sasaran komunitas Tionghoa-Indonesia.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas, juga mengkritik Fadli Zon dengan mengatakan komentarnya tidak etis dan merupakan upaya untuk menghapus trauma sejarah. 

Menurut Tania, luka-luka sejarah tidak dapat dihilangkan apalagi direvisi. Kekerasan terhadap perempuan harus diingat agar tidak terjadi lagi.

“Luka-luka historis tidak dapat dihapus, apalagi direvisi. Kekerasan terhadap perempuan, terutama perempuan etnis Tionghoa, harus diingat agar tidak terjadi lagi,” kata Tania yang pernyataannya diunggah di akun media sosial Partai Nasdem Jakarta.

Media dari Singapura, Straits Times, juga memberitakan Fadli Zon yang mendapatkan beragam kecaman buntut pernyataannya. 

Menteri Kebudayaan itu dianggap meremehkan pemerkosaan massal orang Indonesia keturunan Cina yang terdokumentasi dengan baik selama protes dan kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan kerusuhan.