Sikap proaktif para purnawirawan ini kontras dengan respons dingin dari pimpinan DPR.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima surat tersebut, dengan alasan baru memasuki masa sidang.
"Belum lihat, ini baru masuk masa sidang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/7/2025).
"Masih banyak surat yang menumpuk namun nanti kalau sudah diterima tentu saja kita akan baca dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya," tambah dia.
Sikap serupa ditunjukkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang beralasan perlu berhati-hati karena ada banyak surat yang mengatasnamakan purnawirawan.
"Jadi kita mesti sikapi hati hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum ada hal yang diambil DPR," kata Dasco.
Pengamat politik dari Infonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai sikap DPR ini sebagai langkah dilematis.
Menurutnya, isu pemakzulan ini sangat sensitif karena bisa memicu konflik antara Presiden Prabowo Subianto dengan pendahulunya, Joko Widodo.
"Dan memang, dari sisi politik isu semacam ini rentan, bisa memicu konflik antara Jokowi dan Prabowo yang hingga kini terdengar dekat," kata Dedi.
"Tentu mereka menghitung eskalasi politiknya, bagaimanapun Gibran dan Jokowi punya jejaring elit di kekuasaan saat ini, sehingga Prabowo sekalipun tidak dapat secara terus terang mendukung langkah pemakzulan," sambungnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Jokowi Pilih Forum Bloomberg, Abaikan Sidang Ijazah Palsu: Analisis Dampak Politik
Analisis Posisi Jokowi Pasca Lengser: Prabowo Subianto Kuasai Panggung Politik
Tony Rosyid: Tuntut Pertanggungjawaban Jokowi 10 Tahun Memimpin Itu Wajar
Victor Rachmat Hartono Dicegah ke LN: Kasus Pajak PT Djarum yang Menggegerkan