Gibran Ditugaskan Ngantor di Papua, Politisi PDIP Sindir Menohok: Baguslah, Daripada di Jakarta Cuma Bagi-Bagi Skincare!

PARADAPOS.COM - Rencana Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua menuai sorotan tajam dari parlemen. 

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, memberikan respons yang mendukung namun sarat dengan sindiran pedas.

Deddy secara terbuka menyebut penugasan ini sebagai langkah yang tepat, namun ia tak ragu melontarkan kalimat menohok yang langsung mengaitkannya dengan aktivitas Gibran selama ini.

"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu, daripada bagi skincare ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," kata Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Komentar ini seolah menyiratkan agar Gibran benar-benar fokus pada tugas barunya di Tanah Cenderawasih dan tidak hanya menjadikannya agenda seremonial.

Deddy bahkan menambahkan bahwa kapasitas Gibran mungkin akan lebih berguna di Papua ketimbang di pusat kekuasaan Jakarta.

"Emang kalau di sini (Jakarta) lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat, kalau di sini kan banyak yang pintar-pintar, berpengalaman," katanya.

Meski begitu, Deddy menolak untuk berpikir negatif sepenuhnya. 

Ia mengakui bahwa Papua memiliki proyek-proyek raksasa yang membutuhkan pengawasan serius, seperti rencana lumbung pangan atau food estate seluas jutaan hektare.

"Ah jangan begitu, itu negatif Kan pasti penting, misalnya ada food estate 3 juta hektare, 2 juta, 3 juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali Nggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin," pungkasnya.

Bocoran Tugas Khusus Gibran di Papua: Tak Cuma Infrastruktur, Prabowo Minta Selesaikan Masalah Ini?

Sebuah rencana besar yang menempatkan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di garda terdepan penanganan masalah Papua mulai terungkap. 

Tak hanya sekadar wacana, Gibran disebut akan menerima penugasan khusus langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dengan tugas yang jauh lebih kompleks dari sekadar mengurus pembangunan fisik.

Bocoran mengenai tugas spesifik ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumhamimpas), Yusril Ihza Mahendra. 

Menurut Yusril, diskusi serius mengenai penugasan ini telah berlangsung dan akan menjadi yang pertama kalinya seorang presiden memberikan mandat sepenting ini kepada wakilnya terkait Papua.

"Keseriusan pemerintah dalam menangani Papua, dalam beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari presiden ke wakil presiden untuk percepatan pembangunan Papua," kata Yusril dalam Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024.

Lantas, apa saja tugas khusus yang akan diemban Gibran? Yusril membeberkan bahwa fokusnya tidak akan lagi semata-mata pada infrastruktur. 

Gibran secara spesifik akan ditugaskan untuk menangani permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini menjadi isu pelik dan sensitif di Bumi Cenderawasih.

Tugas berat ini rencananya akan dituangkan secara resmi dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). 

Untuk memastikan penanganannya berjalan efektif, Yusril bahkan mengisyaratkan kemungkinan Gibran akan berkantor langsung di Papua.

"Bahkan mungkin ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini," ujarnya.

Langkah ini, menurut Yusril, adalah bukti nyata dari keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menangani isu Papua secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dari akar masalah sosial dan hak asasi manusia.

Sumber: Suara