Proyek Kereta Cepat Whoosh Perlu Diaudit KPK dan Kejagung untuk Hindari Politisasi

Pembangunan infrastruktur transportasi strategis seperti kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh merupakan bagian dari upaya modernisasi sistem mobilitas nasional. Proyek ini bertujuan untuk mempercepat konektivitas, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Namun, penting untuk membedakan antara substansi pembangunan dengan dugaan kelemahan dalam perencanaan dan pembiayaan proyek. Jika terdapat indikasi perencanaan keuangan yang tidak profesional, intervensi, atau pembengkakan biaya, hal tersebut harus diselesaikan secara akuntabel.

Pentingnya Penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum

Untuk menghindari persoalan ini berkembang menjadi wacana politis yang kontraproduktif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung (Kejagung) sebaiknya segera melakukan penyelidikan dan evaluasi mendalam terhadap aspek perencanaan dan pembiayaan proyek Whoosh.

Langkah ini sangat krusial untuk memastikan transparansi, menegakkan prinsip akuntabilitas publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proyek nasional berskala besar ini.

Kelola Kewajiban Utang Secara Profesional

Sementara itu, pemenuhan kewajiban utang dan pengelolaan finansial proyek dapat ditangani secara profesional oleh pihak pengelola, seperti BP BUMN dan Danantara. Institusi-institusi ini memiliki kapasitas serta mandat dalam menata kembali struktur keuangan proyek strategis negara.

Kritik terhadap aspek tata kelola keuangan tidak boleh mengaburkan nilai strategis proyek kereta cepat Whoosh bagi masa depan transportasi Indonesia. Proyek ini tetap merupakan pencapaian besar yang dapat menjadi tonggak kemajuan teknologi dan transportasi nasional.

Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik ke depannya, Whoosh dapat menjadi simbol kemajuan dan pembelajaran menuju tata kelola pembangunan nasional yang lebih baik.

Sumber: https://rmol.id/amp/2025/10/19/683668/segera-audit-whoosh-agar-tak-jadi-isu-politis-