Rocky Gerung: Potensi Pidana Jokowi Terkait Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Polemik utang kereta cepat Whoosh yang membengkak terus menjadi sorotan publik. Isu ini memanas setelah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan ketidakmampuan membayar utang proyek tersebut. Situasi ini diperparah dengan penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggunakan APBN dalam menyelesaikan kewajiban utang tersebut.

Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung akhirnya angkat bicara menanggapi polemik ini. Dalam analisanya, Rocky menyoroti potensi pidana yang bisa menjerat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan mark up atau penggelembungan biaya proyek kereta cepat Whoosh yang dibangun selama masa pemerintahannya.

Proyek yang diresmikan pada 2 Oktober 2023 ini kini menanggung beban utang yang mencapai angka fantastis, yaitu Rp 116 triliun. Rocky Gerung dengan tegas menyebut proyek Whoosh sebagai sebuah skandal.

"Sebetulnya proyek kereta cepat Whoosh ini bisa disebut sebagai skandal karena dibangun secara tidak hati-hati dalam berbagai aspek," ujar Rocky dalam video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Sabtu (18/10/2025).

Rocky juga mempertanyakan esensi dari kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini. Menurutnya, kalkulasi bisnis dari proyek ini tidak tepat.

"Bahkan, mereka yang berbisnis merasa lebih mending naik mobil saja. Jadi, ada kalkulasi yang salah, yang menyebabkan kereta itu jadi beban utang, kita mesti bayar utang ke China," jelasnya.

Berdasarkan analisis tersebut, Rocky menegaskan bahwa dugaan mark up pada proyek Whoosh yang melibatkan nama Jokowi berpotensi besar menjadi perkara pidana.

"Jadi banyak faktor yang bisa menerangkan kenapa sekarang publik menganggap bahwa potensi Pak Jokowi dipidanakan itu sangat besar," tegasnya.