Inkonsistensi Kebijakan Jokowi di Proyek Kereta Cepat Whoosh Diduga Buka Ruang Korupsi

Aktivis dan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengkritik keras pola inkonsistensi kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sorotan utama kritik ini tertuju pada pengelolaan proyek-proyek strategis nasional, salah satunya adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.

Pola Klaim B2B yang Berujung pada Perubahan Kebijakan

Ubedilah mengungkapkan sebuah pola yang konsisten terjadi. Berbagai proyek strategis, termasuk kereta cepat Whoosh, selalu diawali dengan klaim bahwa proyek akan dilaksanakan melalui skema business to business (B2B) dan tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, dalam perjalanannya, klaim ini seringkali berubah.

"Tapi apa yang terjadi? Kan kemudian berubah," ujar Ubedilah dalam sebuah diskusi seperti dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad.

Perpindahan Proyek Kereta Cepat dari Jepang ke China

Sebagai bukti nyata, Ubedilah mencontohkan perpindahan pengelolaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Awalnya, proyek ini akan digarap oleh Jepang. Namun, situasi berubah drastis setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan pemimpin China, Xi Jinping. Proyek strategis ini pun akhirnya diambil alih oleh China.

Keterkaitan antara Inkonsistensi dan Potensi Korupsi

Ubedilah menegaskan bahwa kebijakan yang tidak konsisten seringkali membuka celah untuk praktik koruptif. "Biasanya kebijakan yang inkonsisten itu cenderung ada ruang koruptif di dalamnya," katanya.

Ia merujuk pada berbagai studi sosiologi korupsi yang menunjukkan bahwa potensi korupsi sangat besar ketika sebuah kebijakan dilakukan secara tertutup atau dirahasiakan dari publik. "Dari situ ketahuan atau indikasinya kuat bahwa pergeseran itu ada sesuatu," jelas Ubedilah.

Desakan untuk Investigasi oleh KPK

Melihat fakta-fakta tersebut, Ubedilah Badrun mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan investigasi mendalam. Beberapa hal yang perlu ditelusuri meliputi:

• Dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan antara pemerintah Indonesia dan China Development Bank (CDB) sebagai pemberi pinjaman.
• Alasan di balik pergeseran kebijakan dan penerimaan pinjaman dengan suku bunga yang meningkat dari 2 persen menjadi 3,4 persen.
• Adanya perubahan Peraturan Presiden (Perpres) yang menyertai proyek.
• Pembengkakan biaya proyek kereta cepat yang mencapai约 1,6 miliar dolar AS atau setara dengan 20 triliun Rupiah.

"Pembengkakan ini kenapa, kemudian biaya dari mana? Itu perlu dibongkar," tegas Ubedilah menutup pernyataannya.