MUI Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Dukungan Kemerdekaan Palestina

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk memperkuat langkah mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional (HLNKI), Prof. Sudarnoto Abdul Hakim menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa MUI bersama Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI akan menyuarakan kemerdekaan Palestina dalam Konferensi Asia Pasifik untuk Palestina (Asia Pacific Conference for Palestine).

"Dalam konteks geopolitik global, isu Palestina bukan semata-mata konflik regional, melainkan global dan menyangkut prinsip universal tentang hak asasi manusia, keadilan, dan ketaatan pada hukum internasional," tegas Prof. Sudarnoto.

Menurutnya, arus kuat agar Palestina merdeka muncul dari kekuatan masyarakat sipil di seluruh dunia dan menunjukkan perkembangan yang memberikan harapan agar penjajahan Zionis Israel harus dihapuskan.

"Itu terlihat pada meningkatnya jumlah negara yang memberikan pengakuan terhadap Negara Palestina, termasuk Inggris dan Prancis, dua negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB," tuturnya.

Perkembangan dunia yang menginginkan Palestina merdeka juga tampak pada pendekatan solusi damai dua negara, terutama ketika Prancis dan Saudi Arabia berhasil menyelenggarakan Konferensi Internasional New York pada Juli hingga September 2025 yang didukung oleh 19 negara termasuk Indonesia.

"Ini yang menghasilkan New York Declaration on the Peaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of the Two-State Solution, dan dengan dukungan 142 negara yang telah mengakui Negara Palestina diadopsi sebagai Resolusi Sidang Majelis Umum PBB," urai Prof. Sudarnoto.

Ia menegaskan bahwa negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki posisi strategis dalam menghadapi persoalan ini, sebab mayoritas mendukung kemerdekaan Palestina, memiliki basis masyarakat sipil yang kuat, serta berpotensi membangun tekanan diplomatik kolektif terhadap Israel dan sekutu-sekutunya.